Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Menegaskan, Singapura Tidak Berhak Proses Hukum WNI Yang menyebabkan Kebakaran Hutan

oleh -

Foto/Ist/Dok; Jokowi-Tinjau-Kebakaran-Hutan @2015

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan Indonesia tidak akan
membiarkan begitu saja Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat
menyebabkan kebakaran hutan pada tahun 2015 untuk diproses hukum oleh
peradilan Singapura.

The National Environment Agency/NEA)
beberapa waktu lalu memang telah diperintahkan pengadilan negara
Singapura untuk menangkap direktur 6 perusahaan Indonesia terkait
bencana kabut asap tahun 2015.

“Kalau
ada kesalahannya, Singapura silakan saja tapi hukum (yang berlaku) itu
kan di Indonesia. Itu yang diperhatikan,” ujar JK di Soehana Hall, SCBD,
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2016). JK
menyampaikan hal ini di sela-sela acara Bedah Buku Anggota Wantimpres
Sidarto Danusubroto.

Diberitakan sebelumnya, pihak Kementerian
Luar Negeri menyatakan keberatannya dengan apa yang menjadi wacana pihak
Singapura terkait kebakaran hutan yang cukup dahsyat dan berdampak pula
ke negeri tetangga.

“Kita Indonesia sudah melakukan protes keras
melalui duta besar kita di sana. Kita menekankan aturan yang diterapkan
Singapura, jangan sampai merugikan perdagangan dan kerja sama yang baik
saat ini khususnya perusahaan kita,” jelas juru bicara Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir kala ditanya respons Indonesia atas
kebijakan Singapura itu. Hal itu dikatakan Nasir dalam briefing dengan
media di Gedung Kemlu, Jalan Pejambon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,
Kamis (12/5/2016) lalu.

“Pemerintah kita sudah sejak awal
menyampaikan keberatan dari aturan yang rencananya akan diterapkan di
Singapura. Kita terus berkonsultasi, masih berkonsultasi agar penerapan
aturan ini tidak merugikan perusahaan Indonesia dan kerja sama
perdagangan kedua negara secara umum,” tegas dia.

Perintah
pengadilan pada Badan Lingkungan Hidup Singapura (The National
Environment Agency/NEA) untuk menahan direktur suatu perusahaan
Indonesia ini didapat setelah direktur itu tak mengindahkan
pemberitahuan dari Singapura berdasarkan UU Polusi Asap Lintas Batas
(Transboundary Haze Pollution Act/THPA) yang dikirimkan kepadanya kala
direktur itu berada di Singapura, demikian dilansir Channel News Asia
edisi 11 Mei 2016.

“NEA telah memperoleh surat perintah
pengadilan untuk mengamankan dia ketika memasuki Singapura, yang sesuai
dengan ketentuan hukum THPA tersebut. Ini berarti jika direktur itu
memasuki Singapura, ia bisa ditahan oleh petugas NEA untuk tujuan
investigasi,” tegas juru bicara NEA pada Mei 2016 lalu.

Sumber, Detiknews

No More Posts Available.

No more pages to load.