Waduh !!! Data Pangan BPS, BI, Kementan dan Kemendag kok Tidak Sama Sich?

oleh -
Ilustrasi/Foto via Aktual

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Data pangan yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) diduga sarat
dengat muatan politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi
mengungkapkan data pangan yang dimiliki BPS adalah data sekunder.

“Tiap
hari kita bicara data pangan, tapi nggak ada perubahan signifikan. BPS
80 persen pakai data sekunder. Ada motif politik sehingga akurasi dan
validasinya dipertanyakan, karena posisi Otda (Otonomi Daerah) ini Kadis
(Kepala Dinas) menjadi bergaining politik. Kepala dinas nggak seluruhnya baik dan punya kapasitas,” ungkap Viva Yoga saat ditemui di Jakarta pekan ini.

Pasalnya,
menurut Viva, data-data pangan yang dimiliki beberapa lembaga justru
selalu berbeda satu sama lainnya. “Soal data, sampai sekarang antara
BPS, Bank Indonesia, Kementan (Kementerian Pertanian)dan Kemendag
(Kementerian Perdagangan) selalu beda-beda. Apa BPS harus dikasih dana
lebih agar mampu menyusun data primer? Sekarang ini kan dipotong-potong
terus datanya,” kata Viva.

Artikel Menarik Lainya!:   DPR Pertanyakan Penunjukan Bank Asing Untuk Menampung Dana Tax Amnesty.

Viva menyebutkan, selama ini BPS selalu
menaikkan angka-angka di sisi produksinya. Sedangkan Kemendag selalu
menaikkan dari sisi konsumsi. “Ini nggak seimbang, makanya harus dikoordinasikan di Kemenko (Kementerian Koordinator) Perekonomian,” ujarnya.

Ia
pun mencontohkan saat kasus jagung kemarin. Menurutnya, beberapa pekan
lalu ketika ada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Pemerintah
menyatakan bahwa akan mengimpor jagung sebanyak 1,9 juta ton.

Akan
tetapi, Viva melanjutkan, keesokan harinya Kementan merilis bahwa Angka
Ramalan (Aram) produksi jagung 24 juta ton, dengan konsumsi 21 juta ton
menjadi surplus 3 juta ton. “Jadi hasil Rakortas yang dihadiri Kementan
itu sendiri menunjukan koordinasi yang lemah di antara lembaga
Pemerintah,” ungkapnya. (Nusantaranews.co/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.