Terkait Kantor Pertahanan di Daerah, DPR: Sudah Dimoratorium

oleh -
slow
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Ketua Komisi Pertahanan asal PDIP DPR, Tubagus Hasanuddin
mengatakan program kantor pertahanan daerah Kementerian Pertahanan
memang pernah digulirkan pada 2012 lalu. “Tapi karena kami lihat ada
duplikasi dengan tugas Komando Daerah Militer (Kodam), maka
diberhentikan, di-moratorium,” ujarnya di gedung Nusantara II DPR,
Senayan, Selasa, (7/6/2016.

Hasanuddin menampik informasi bahwa
tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan tidak lagi dijalankan
oleh Kodam, melainkan oleh kantor Kemhan di wilayah lewat program
Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP). “Masih kok, Kodam tetap masih
ada pelatihan bela negara, jadi tak perlu ada itu (kantor pertahanan di
daerah),” ujar dia.

Artikel Menarik Lainya!:   Rencana PKPU, Diminta Harus Non Tunai Diberikan Kepada Peserta Kampanye

Kementerian Pertahanan sendiri sempat
menjelaskan bahwa pencabutan fungsi Kemhan dari Kodam didasari Peraturan
Menhan nomor 11 tahun 2012 tentang pencabutan Keputusan Menteri
Pertahanan dan Keamanan Nomor Kep/012/VIII/1988. Peraturan yang
dikukuhkan Menteri Purnomo Yusgiantoro yang bertugas di era pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Lho, jadi kantor itu
tugasnya apa? Selama ini berarti tak pernah melaksanakan tugas dong,”
turut Hasanuddin. Dia menekankan perencanaan kementerian dalam membuat
lembaga, kebijakan, atau kegiatan, harus mengacu pada undang-undang yang
berlaku. Menurut Hasanuddin, perlu ada pembicaraan, khususnya soal
anggaran antara kementerian dengan komisi DPR yang terkait bidang
kementerian tersebut.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
bersikukuh program Kantor Pertahanan di daerah ini sudah berjalan sejak
2012. “Dari dulu sudah ada,” kata Ryamizard di sela pelaksanaan
Simposium Nasional Anti-Partai Komunis Indonesia di Balai Kartini,
Jakarta, 2 Juni lalu. Komentar Ryamizard tak berubah saat ditanya ihwal
kemungkinan program tersebut sedang berusaha dihidupkan kembali.

Artikel Menarik Lainya!:   Menperin RI; Perlunya Internasilisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja yang Efisien

Wacana
terkait Konsep Kantor Pertahanan mencuat sejak munculnya surat
permintaan personel yang dikirimkan oleh Kementerian Pertahanan kepada
TNI tertanggal 13 Mei 2016. Lewat surat tersebut, pihak Kemterian
meminta Panglima TNI mengutus anggota untuk menjadi staf Kantor
Pertahanan di setiap provinsi.(Tempo/Adm).

No More Posts Available.

No more pages to load.