Tenaga Pendamping Desa Sumsel Protes, Terhadap Seleksi Ulang Tenaga Pendamping Desa Ex PNPM

oleh -


  
Tenaga Pendamping Desa Aksi Unjuk Rasa Di Halaman Pemprov.Sumsel

 
  PALEMBANG, SriwijayAktual-  Hampir 100 orang atau  masa yang
tergabung dari  Tenaga pendamping Desa Provinsi Sumsel melakukan aksi
unjuk rasa di halaman Pemprov.Sumsel,  terkait rekruitmen atau seleksi
ulang bagi Tenaga Pendamping Desa Ex PNPM, Senin (2/5/2016).

   
Koordinator aksi dalam orasi tuntutannya,  Herry Setiawan, mengatakan,
meminta  Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, untuk segera
mencabut Surat Dirjen Kemendes No.749/DPPMD/III/2016 perihal kontrak
kerja tenaga pendamping desa. Tenaga  Ahli (TA) karena diskriminatif,
pendamping desa lama dikontrak hanya 2 Bulan, sedangkan pendamping desa
hasil rekruitmen 2015 alias Es PNPM pendamping desa  dikontrak 9 Bulan.
 
  “Menolak rekruitmen ulang bagi tenaga pendamping desa PNPM, karena
sudah menjadi tenaga pendamping desa  berdasarkan surat Dirjen
No.B.046/DPPMD/06/2015 dan PNPM  dilaunching 12.000 pendamping desa oleh
Kemendes pada 2 Juli 2015, dari itu sudah melanggar pasal 30 Permendesa
No.3 Tahun 2015, bahwa pendamping desa yang sudah ditugaskan tidak
diseleksi ulang lagi, melainkan melalui evaluasi secara bertahap.

 
Selain itu, mendorong pemerintah Provinsi Sumsel untuk memberi dukungan
penolakan rekruitmen ulang bagi tenaga eks PNPM pendamping desa, karena
secara hukum sudah menjadi tenaga pendamping desa sejak Kemendes RI
melaunching 12.000 pendamping desa pada 2 Juli 2015 yang semuanya
merupakan pendamping PNPM”ujarnya. 

  Lanjutnya Heryy,  mendukung perwujudan Nawacita khususny cita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.
 
  “Mendorong Presiden RI untuk memerintahkan Kemendes RI agar
bersunguh-sungguh melaksanakan asas dekonsentralisasi sesuai asaz dan
prinsip secara penuh”katanya. 
  Tambahnya Herry,  mendesak stop
diskriminasi, dikotomi, politisasi dan provokasi yang diduga dilakukan
oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi RI terhadap pendamping desa,
khususnya pendamping desa Eks PNPM dari peralihan Kemendagri.
   
“Jika eks PNPM pendamping desa terus diperpanjang secara otomatis maka
peluang masyarakat untuk ikut dalam program itu semakin berkurang, hal
ini tentu dapat menimbulkan kericuhan dan kecemburuan bagi masyarakat
serta Pendamping Desa yang direkrut secara reguler,  sebab program PNPM
telah lama berakhir bahkan program itu sendiri tidak termaktub di dalam
UU, maka sudah seharusnya eks PNPM ikut aturan yang berlaku sesuai
Permendesa No. 3 Tahun 2014 tentang Pendamping Desa.‬”Tandasnya Heryy.

 
  Sementara itu, saat menerima pengunjukrasa, Kaban BPMPD Sumsel,
Yusnin MM, mengatakan,  Menerima aspirasi tuntutan pengunjukrasa yang
secara tertib dan kondusif.
  “Aspirasi pengunjukrasa akan segera
disampaikan kepada Gubernur Sumsel, untuk ditindaklanjutinya, apabila
perlu akan  dilaporkan atau disampaikan kepada Kemendes PDT dan
Transmigrasi RI, serta kepada Presiden RI H.Joko Widodo”Tandasnya
Yusnin. (Art).

No More Posts Available.

No more pages to load.