Susi Ungkap Pengusaha Pencuri Ikan Lobi Istana Negara

oleh -
Menteri Susi (Ist/net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi
Pudjiastuti mengungkapkan, oknum pengusaha yang melakukan pencurian ikan
tidak hanya melobi kementerian untuk kembali mendapat izin penangkapan,
namun juga hingga level lebih atas. “Tidak tanggung-tanggung, pintu
Istana Negara juga diketuk,” ujarnya, Selasa (21/6/2016).
Meski
melobi hingga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi mengatakan tidak
akan berpengaruh. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sudah
berkomitmen memberantas pelaku penangkapan ikan ilegal di Tanah Air.

“Stop
lobi pintu kementerian, instansi lembaga negara termasuk pintu Istana.
Tidak bisa karena Presiden sudah keluarkan kebijakan dan saya sudah
musyawarah dengan Presiden selaku atasan saya,” terangnya.

Artikel Menarik Lainya!:   Mungkin Anda Tidak Akan Percaya, Warga Ini Niatnya Nangkap Ular-Ular Kecil, Namun Ternyata woOWW ...Yang Keluar Ular Sangat Besar Sekali

Selain
itu, kata dia, mereka juga memiliki cara lain dengan mengadu domba
antar kementerian melalui media massa. Tujuannya sama, supaya bisa dapat
izin menangkap ikan lagi, apalagi jika ada pihak yang merasa
tersudutkan dalam pemberitaan.

“Pengusaha melobi, ketuk pintu
dari media dengan titip pertanyaan. Sudahlah sekarang ikan banyak,
silahkan investasi yang benar, jangan menghasut, memprovokasi. Kalau
tidak betul silakan ke pengadilan jika pemerintah ada kesalahan,” kata
Susi. baca juga:  http://www.sriwijayaaktual.com/2016/06/lagi-lagi-menteri-susi-akan.html

Bos
Susi Air ini menambahkan, beberapa tahun lalu sempat ada pembiaran
kapal asing pencuri ikan beroperasi. Namun, sekarang langkah kebijakan
pemerintahan Jokowi di sektor kelautan lebih tegas tapi tidak sembarang
dengan langsung melakukan eksekusi penenggelaman.

Artikel Menarik Lainya!:   Sarjana Berani Pulang Kampung" Jadi Petani

“Itu melibatkan
kontribusi dari kesalahan pemerintahan kita karena aparat kita lakukan
pembiaran dan perizinan. Karena itu, kita buat kebijakan nasional, tidak
semua ditenggelamkan tapi kita berikan kebijakan kebajikan dengan
memberikan waktu untuk deregistrasi menjadi kapal Indonesia dan mengurus
izin yang benar,” pungkasnya. (Adm).

Sumber, Sindonews

No More Posts Available.

No more pages to load.