Rencana PKPU, Diminta Harus Non Tunai Diberikan Kepada Peserta Kampanye

oleh -

Titi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk menyusun Peraturan KPU
(PKPU) dengan meniadakan pemberian uang secara tunai kepada peserta
kampanye. Hal ini guna mencegah terjadinya praktik politik uang, meski
Pasal 73 ayat (1) perubahan UU Pilkada menyebut pemberian uang makan,
uang transport dan pengadaan bahan kampanye untuk kampanye bukan
termasuk politik uang.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengusulkan, pemberian
uang makan dan uang transport harus dalam bentuk barang jadi yang
disediakan rumah makan, dan jasa transportasi yang digunakan pasangan
calon.

Pengeluaran ini juga harus disertakan dengan bukti kuitansi. Kuitansi
itu nantinya diserahkan ke KPU setempat dalam bentuk laporan dana
kampanye yang pernah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana
Kampanye.

Artikel Menarik Lainya!:   Surya Paloh; Tanyakan ke Mbak Risma Mau Maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 Nggak?

“Laporan pembiayaan kampanye misalnya berapa dana yang habis untuk
makan dan minum, berapa biaya sewa transport. Tidak boleh ada dana cash
on hand kepada pemilih. Itu harus diatur secara jelas dalam PKPU,” kata
Titi saat dihubungi, Sabtu (4/6/2016).

Pelaporan pun, kata Titi, harus dilakukan secara berkala sesuai
dengan jadwal yang diatur dalam PKPU, seperti laporan awal dana kampanye
(LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Pengaturan PKPU
tersebut, harus berkoordinasi dengan Bawaslu yang juga diberi tugas
membuat peraturan Bawaslu tentang pelanggaran administrasi pemilihan
sesuai pasal 135A ayat (10) perubahan UU Pilkada.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku saat ini para komisioner dan
biro-biro di KPU tengah menganalisa pasal-pasal dalam perubahan UU
Pilkada yang akan dibuat dalam PKPU. Hadar menyebut KPU akan mulai fokus
penyusunan pada 3 dari total rencana 12 PKPU, Senin 6 juni 2016. Yakni
tentang tahapan, pencalonan dan tata kerja pembentukan PPK dan PPS.

Artikel Menarik Lainya!:   Beri Pasanganmu 10 Kali Orgasme

Diharapkan tiga PKPU tersebut selesai sebelum masa pendaftaran PPK
dan PPS pada 21 Juni. “Akan butuh waktu karena perubahan UU memuat cukup
banyak perubahan. Kami juga belum bisa menetapkan PKPU ini sebelum UU
perubahan diundangkan dan konsultasi dengan DPR,” jelas mantan dosen
FISIP UI itu.

Terkait dengan aturan pemberian uang makan dan uang transport dalam
PKPU nantinya, Hadar berpendapat agar pemberian sebaiknya dalam bentuk
barang jadi, bukan uang tunai. Hal demikian untuk memberi pendidikan
politik bagi peserta kampanye agar keikutsertaan dalam kampanye bukan
karena iming-iming uang.

“Kalau untuk keperluan makan ya berikan dalam bentuk makanannya,
kalau untuk transport sediakan kendaraan untuk peserta kampaye,”
ungkapnya. (Kamarberita/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.