Ratna Sarumpaet; Ada Orang Kuat Tekan KPK di kasus Sumber Waras

oleh -
Ratna Sarumpaet datangi BPK. ©2016 Merdeka.com

JAKARTA, SriwijayaAktual.comPuluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka datang untuk memberikan dukungan mereka atas penuntasan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Salah
satu koordinator aksi, Ratna Sarumpaet mengatakan, kedatangan pihaknya
untuk mendengar pendapat pimpinan BPK, terkait hasil audit investigasi
mengenai kerugian negara sebesar Rp 173 miliar, yang dinilai KPK tidak
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

“Agendanya mendorong
BPK untuk tidak menyerah. Ini harus diselamatkan. KPK dalam kasus
sekarang, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Agus, ada orang lain,
siapapun itu, yang punya power dan ingin merusak dua lembaga ini, BPK
dan KPK,” ujar Ratna di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
Senin (20/6/2016).

“Karena ini kan bukan hanya BPK, tapi KPK juga
dikorbankan. Lebih jauh, yang ingin dikorbankan itu adalah upaya-upaya
pemberantasan korupsi,” katanya menambahkan.

Ratna mengatakan,
upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui audit sebuah lembaga
keuangan resmi milik negara seperti BPK, merupakan upaya pemerintah
dalam pemberantasan korupsi. Maka, jangan sampai upaya semacam ini
menjadi sia-sia hanya karena popularisme seorang pejabat negara sekelas
gubernur, sehingga pemberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

“Jangan karena satu orang semua ini jadi diratakan
sampai nggak ada lagi pemberantasan korupsi. Kita boleh miskin, tapi
penegakan hukum merupakan hal yang sangat kritis,” ujar Ratna.

“Negara tanpa penegakan hukum, kita nggak akan pernah menang,” pungkasnya

Diketahui,
dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (15/6), Ketua KPK Agus
Rahardjo menyatakan para penyidik KPK sudah menyelidiki data BPK
termasuk hasil audit. KPK menyimpulkan pembelian 3,6 hektare lahan RS
Sumber Waras senilai Rp 755 miliar oleh Pemprov DKI pada tahun 2014
tidak ditemukan kerugian negara dan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan
ini berbeda dengan audit BPK yang menyatakan ada kerugian sebesar Rp 191
miliar.

“Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi
penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh
karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu
dengan penyidik kami,” kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(14/6/2016). (Adm).

Sumber, Merdeka.com

No More Posts Available.

No more pages to load.