Raperda Cagar Budaya Sumsel Segera Diajukan

oleh -
Bagian Tengah Pasar Cinde Palembang, bangunanyang layak dilestarikan, namun tidak ada Perda yang melinduginya sebagai cagar budaya. (Foto/Ist @2013)
PALEMBANG, SriwijayaAktual.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumsel segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang cagar budaya.
      Anggota Komisi V DPRD Sumsel H Rizal Kenedi memastikan hal
tersebut, ”Segera diajukan, masalah waktu saja belum diajukan dan
rencana raperda cagar budaya tahun ini diajukan dan dibahas,” katanya,
Minggu (19/6/2016).
      Mengenai materi Raperda cagar budaya dia mengaku tidak tahu,
”Kalau di Badan Legislasi itu kan cuma secara persyaratan saja seperti
naskah akademiknya, rancanangannya,” kata anggota badan legislasi DPRD
Sumsel ini.
Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel,  H Fahlevi Maizano,  menyatakan
perlu ada peraturan daerah mengenai cagar budaya terutama untuk
pemeliharaannya. “Cagar budaya itu menyangkut hak milik orang lain dan
ini harus ada peraturan daerahnya,” katanya.
Ia mencontohkan, misalnya, rumahnya dijadikan cagar budaya tidak
boleh diapa-apakan oleh pemiliknya. Sementara itu tidak ada pembiayaan
untuk pemeliharaan dari pemerintah. “Rumah sebagai tempat tinggal
tentunya mempunyai nilai ekonomis, berarti hak milik yang punya,”
katanya.
Dia mengatakan kalau itu cagar budaya maka ada tanggung jawab
pemerintah untuk memeliharanya. Beban biaya pemeliharaan jangan
diberikan pada orang itu. Karena itulah perlu dibuatkan perdanya.

Menurutnya  secara nasional sudah ada cagar budaya oleh pemerintah,
tetapi harus diatur lagi dengan perda biar lebih enak.
“Cagar budaya itu ditentukan dengan surat keputusan gubernur.
Jika sudah ada surat keputusan gubernur berarti pemerintah harus
membiayai pemeliharannya. “Jadi, ke depan setidak-tidaknya harus ada Perda yang mengatur cagar budaya secara spesifik.”Tandasnya. (Adm). 

Sumber, Beritapagi

No More Posts Available.

No more pages to load.