Pospera Kepri; Sesalkan Pemerintah Diam Soal Pulau Manis

oleh -
Pulau Manis/Foto via situs funtasyisland.com

KEPRI, SriwijayaAktual.com  – Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sedang mempertaruhkan nama besarnya terkait dengan sengketa Pulau Manis
yang diklaim oleh Singapura. Dikatakan demikian karena pada kampanye
Pilpres 2014 lalu Jokowi berucap lantang tentang komitmennya menjaga
kedaulatan NKRI, bahkan apapun bakal dipertaruhkannya.

Komitmen itu berbanding terbalik dengan kasus baru-baru ini
terungkap, yakni klaim Singapura terhadap Pulau Manis di Batam. Pulau
nan indah itu wilayah administratifnya masuk Kecamatan Belakang Padang,
Kepulauan Riau. Bahkan, Pulau Manis kabarnya telah berubah nama menjadi Funtasy Island, nama yang diberikan pihak Singapura secara sepihak.

Funtasy Island the largest Eco Park in the world.

“Penegasan kami atas nama Pospera, pulau ini adalah milik NKRI, milik
generasi nanti, warga NKRI apalagi warga pulau sekitar tidak perlu
minta izin kepada siapapun secara khusus, apalagi minta izin kepada
orang asing, warga asinglah yang harusnya minta izin kita,” ujar Ketua
DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Kepri, Hazhary dalam keterangan tertulisnya, Kamis
(2/6/2016).

Pernyatan Hazhary tersebut terlontarkan karena pihak Singapura telah
menyiapkan imigrasi dan bea cukai untuk melayani para pengunjung dan
wisatawan. Siapa saja yang berkunjung ke Pulau Manis, wajib membawa
paspor. “Perlu adanya penegasan tentang keberadaan pulau ini. Buktikan
dengan penancapan Bendera Merah Putih melingkari seluruh area, jangan
sampai pulau yang dihuni orang asing ini yang tertancap justru bendera
mereka,” tegasnya.

 Pulau Manis/Foto via situs funtasyisland.com

Secara geografis, Pulau Manis terletak di sebelah Utara Batam, Kepulauan Riau. Sejak tahun 2010, pihak pengembang bernama Funtasy Island Development
(FID) milik Singapura mengelola pulau tersebut dan akan berakhir pada
tahun 2020 mendatang. Mereka membangun 328 hektar untuk laguna, vila,
wahana lumba-lumba, taman bermain, dan cafe di pinggir pantai. Bahkan,
kabarnya FID telah menghabiskan dana mencapai 300 juta dolar Singapura
atau setara dengan Rp 2,9 triliun untuk pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan pulau itu.

“Tuan, mungkin engkau bisa membohongi beberapa orang dalam beberapa
masa, tapi kami akan yakinkan bahwa Engkau tak kan mungkin bisa
membohongi semua rakyat untuk selamanya,” tukas Hazhary.

Publik Batam heboh dengan peta Pulau Manis yang masuk ke wilayah Singapura dan Peta itu terdapat di situs funtasyisland.com. Padahal, Pulau Manis masih termasuk wilayah Batam dan wilayah administratif Kecamatan Belakang Padang.

Pulau Manis/Foto via situs funtasyisland.com

Secara geografis, Pulau Manis terletak di sebelah Utara Batam, Kepulauan Riau. Sejak tahun 2010, pihak pengembang bernama Funtasy Island Development
(FID) milik Singapura mengelola pulau tersebut dan akan berakhir pada
tahun 2020 mendatang. Mereka membangun 328 hektar untuk laguna, vila,
wahana lumba-lumba, taman bermain, dan cafe di pinggir pantai. Bahkan,
kabarnya FID telah menghabiskan dana mencapai 300 juta dolar Singapura
atau setara dengan Rp 2,9 triliun untuk pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan pulau itu.

“Tuan, mungkin engkau bisa membohongi beberapa orang dalam beberapa
masa, tapi kami akan yakinkan bahwa Engkau tak kan mungkin bisa
membohongi semua rakyat untuk selamanya,” tukas Hazhary.
Publik Batam heboh dengan peta Pulau Manis yang masuk ke wilayah Singapura dan Peta itu terdapat di situs funtasyisland.com. Padahal, Pulau Manis masih termasuk wilayah Batam dan wilayah administratif Kecamatan Belakang Padang.

Pulau Manis/Foto via situs funtasyisland.com

Kendati telah diklaim Singapura, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia (Kemenlu) membantahnya. Juru Bicara Kemenlu, Arrmanantha Nassi
pada Rabu (1/6) berdalih sengketa Pulau Manis akibat kesalahan
penggunaan ilustrasi yang dipakai oleh perusahaan pengembang pariwisata.
“Pulau Manis itu sudah selesai. Kemarin ada pernyataan dari Singapura
bahwa mereka tak pernah mengklaim Pulau Manis,” demikian Jubir Kemenlu.

“Ada kerjasama swasta untuk hak guna, sebagai kawasan pariwisata eco tourism.
Namun, ada salah promosi, karena di pulau itu bergambar sama dengan
wilayah Singapura. Namun itu sudah diperbaiki, tak ada klaim dari negara
manapun di sana. Kita lihat ini sudah berakhir, ini semua hanya karena
salah paham, salah strategi marketing,” ucap Arrmanantha. (ER/Nusantaranews.co/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.