Pinus; Memantau Penataan Usaha Pertambangan Sumsel

oleh -
Foto/Net/Ilustrasi

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com  – Pilar Nusantara menyoroti perkembangan
penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumatera Selatan pascaadanya
temuan Komisi Pemberantasan Korupsi adanya 83 IUP terindikasi tidak
bersih dan klir pada 2014.

Berdasarkan temuan hasil koordinasi dan supervisi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut perkembangannya sekarang ini
terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, sehingga perlu dilakukan pembahasan bersama untuk meluruskan
masalah tersebut, kata Direktur Pilar Nusantara (Pinus) Rabin Ibnu
Zainal, di Palembang,  seperti dilansir Antarasumsel.com Selasa (17/5/2016).

Untuk meluruskan permasalahan perbedaan data tersebut, pihaknya
tertarik membahasnya melalui diskusi bersama berbagai instansi terkait,
organisasi sosial kemasyarakat, dan kalangan pers di Palembang pada 19
Mei 2016, katanya.

Artikel Menarik Lainya!:   Donald Trump Menguak Siapa Pendiri ISIS

Dia menjelaskan, hasil koordinasi dan supervisi KPK mengenai
sumberdaya alam mineral dan batubara yang dimulai pada Februari 2014
mengindikasikan terdapat 83 IUP yang tidak bersih dan klir (non clean
and clear) dari 359 IUP yang ada di sejumalah kabupaten dan kota dalam
wilayah Sumsel.

Permasalahan yang ditemukan dalam 83 IUP tersebut seperti belum
memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan belum membayar kewajiban
keuangan lainnya.

Selain itu juga, izin usaha pertambangan terdapat dalam kawasan
konservasi yang luasnya mencapai 9.300 hektare tersebar sebagian besar
di wilayah Kabupaten Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muaraenim,
dan Lahat, ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan permasalahan itu diharapkan melalui diskusi
bersama dapat dilakukan sinkronisasi data perkembangan/progres penataan
IUP di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini.

Artikel Menarik Lainya!:   Mayat Ditolak Bumi, Akibat Orang Yang Suka Berhutang Tapi Gak Pernah Melunasi Hutangnya Di Dunia.

Hasil diskusi tersebut diharapkan pula dapat menjadi pedoman atau
acuan data dalam melakukan pengawasan bersama terkait kegiatan
pertambangan,

membangun komunikasi antara pihak Pemerintah Provinsi Sumsel khusunya
Dinas Pertambangan dan Energi dalam pengawasan IUP dan kegiatan
pertambangan, kata Rabin.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.