Partai Demokrat Memberikan Tujuh Catatan Penting Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

oleh -
Foto/Ist

BOGOR, SriwijayaAktual.com   –  Ketua Umum Partai Demokrat memberikan  tujuh catatan
terhadap sejumlah isu yang berkembang selama setahun terakhir
pemerintahan Joko Widodo-Juduf Kalla.

Catatan tersebut disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di
sela-sela kegiatan silaturahmi kader Partai Demokrat di kediamannya di
Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan
masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum dan
kedaulatan partai politik.

Selain itu, SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.
“Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata SBY.

Di sektor ekonomi, SBY mengatakan, kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah.
Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan
juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat
serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita,” ujar SBY.
“Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna,” sambung SBY.

Artikel Menarik Lainya!:   Cie..Cie .. Putri Indonesia Lulus Sarjana di Undip & Hendak Lanjut Ke ...

Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran
dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai
sumber pemasukan di dalam APBN.

Menurut SBY, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh.
“Sementara, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan
pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat
adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan,” ungkap dia.

Lebih jauh, SBY juga menyoroti, turunnya daya beli masyarakat.
Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per
orang dari 2014 ke 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000.
“Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan
tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat,” kata SBY.

Artikel Menarik Lainya!:   Kumpulan Gambar Kata Kata Untuk Menyindir Mantan

Sementara itu, di sisi hukum, SBY melihat saat ini transparansi penegakan hukum relatif menurun.
Dalam sejumlah kasus, ada peranan “tangan tak terlihat” yang
mengendalikan upaya penegakan hukum. Namun, SBY tak menyebut kasus apa
yang dimaksud.

Ia hanya mengingatkan, agar penegak hukum tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.
“Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya
para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya,”
ungkapnya. (Abadikini/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.