Pansus Pelindo II DPR RI, Ancam Laporkan Anggota BPK

oleh -
Gedung DP RI (Ist)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Panitia Khusus (Pansus)
Pelindo II DPR mempertanyakan dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melakukan rapat tindak lanjut perpanjangan JICT-Koja pada 7 April 2016.
Bahkan, Pansus Pelindo II akan melaporkan anggota VII BPK Achsanul
Qosasi kepada komite etik terkait inisiatifnya yang mengatakan
perjanjian perpanjangan JICT-Koja sah secara hukum.

Ketua Pansus
Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka mengingatkan, audit investigasi
masih berjalan, belum ada izin penetapan syarat dari Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) itu juga sempat mempertanyakan kehadiran Komisaris Pelindo II
Chris Kuntadi dalam rapat BPK 7 April 2016.

“Apakah wajar
saudara komisaris hadir dalam urusan operasional perusahaan? Selain itu
kami punya data saudara juga masih aktif di BPK dan saudara ikut
tandatangan notulensi rapat yang menyebabkan JICT harus bayar uang sewa
USD42 juta. Ini konflik kepentingannya besar sekali,” ucap Rieke,
Jakarta, Kamis, (23/6/2016) malam.

Sementara itu Menteri
Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan usai menghadiri rapat Pansus Pelindo
II DPR, Kamis 23 Juni 2016 menyatakan perjanjian perpanjangan kontrak
terminal petikemas JICT dan Koja kepada Hutchison batal demi hukum.
Alasannya, tidak ada alas hukum saat perjanjian ditandatangan pada 5
Agustus 2014.


“Saya
sudah baca kontraknya. Ada peralihan konsesi ke Hutchison oleh Pelindo
II namun tanpa izin pemerintah. Menurut Undang-Undang 17 tahun 2008
perjanjian sudah melanggar dan harus batal,” ucap Jonan. (Adm).
Sumber, Sindonews

No More Posts Available.

No more pages to load.