Ought …Ini to Yang Membuat MA RI Kesulitan Kontrol Hakim Nakal?

oleh -

Foto/Istmw/net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Jangankan perbuatan di luar persidangan, sedang dalam ruang
persidangan saja pandangan mayarakat melihat hakim adalah sosok yang
mengerikan. Seyogyanya, hakim itu memiliki sifat Ketuhanan karena di
tangan mereka manusia diadili dan dihukum atas perbuatannya.

Namun narasi itu nampaknya tidak berlaku bagi hakim di dunia
Peradilan Indonesia. Pasalnya, sudah kali ketiganya para penegak hukum
malah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Baru-baru ini, KPK
menangkap dua orang Hakim Pengadilan Tipikor Kota Bengkulu yakni Jenner
Purba dan Toton serta satu orang Panitera PN Kota Bengkulu yakni
Badruddin Amsori Bachsin. Akibatnya, dunia peradilan di Indonesia
menjadi semakin tercoreng.

Melihat fenomena menohok ini, peran Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial seperti macan ompong dalam mengawasi tindak tanduk yang
dilakukan oleh para Hakim di Peradilan yang ada di Indonesia.

Menanggapi catatan reflekti tersebut, Humas Mahkamah Agung (MA)
Suhadi mengaku seperti macan omong atas kasus penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan aparatur pengadilan. Namun dia beranggapan ada beberapa
kendala yang menyebabkan Mahkamah Agung sulit mengontrol oknum-oknum
Hakim yang nakal. Salah satunya komunikasi yang dilakukan oleh hakim
bersama pihak berperkara yang berusaha melakukan lobi dengan
memanfaatkan tekhnologi yang semakin canggih.

Artikel Menarik Lainya!:   Heboh !!! Tidak Pernah Merasa Hamil, Ibu Muda Ini Melahirkan Bayi

“Tekhnologi yang canggih saat ini, seperti hubungan menggunakan
telepon dan sebagainya itu kebanyakan tidak bisa diketahui, lain halnya
kalau bertemu di rumahnya dan berkunjung di kantornya akan terlihat
secara fisik. Namun jika dia menghubungi satu sama lain dengan alat
komunikasi itu semakin sulit melacaknya. Itulah antara lain,
kejadian-kejadian seperti ini baru diketahui ketika yang bersangkutan
tertangkap oleh KPK,” kata Suhadi di Jakarta, Rabu, (25/5/2016).

Meski demikian, pihak MA menggaku terus berupaya melakukan
perbaikan-perbaikan. Misalnya dengan melakukan pembinaan-pembinaan
terhadap hakim, baik bersifat professional maupun non profesi.
“Seperti saat ini pimpinan MA yang sedang membina para aparatur
pengadilan di Kalbar (Kalimantan Barat) yang sudah terjadwal, terkait
profesinya hakim itu sekarang banyak mengikuti pelatihan pembinaan di
Diklat. Demikian di diklat itu juga ada juga yang menyangkut bimbingan
rohani,” ungkapnya.

Artikel Menarik Lainya!:   wieuUW ... Jasad_Makam Tan Malaka Jadi Rebutan Warga Kediri dan Sumatera Barat

Seperti diketahui boroknya kelakuan hakim kembali terkuak sesaat
setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua
Pengadilan Negeri Kepahiang berinisial JP (Janner Purba), Hakim PN Kota
Bengkulu berinisial T (Toton), Panitera PN Kota Bengkulu berinisial BAB
(Badaruddin Amsori Bachsin) yang diduga menerima suap dari terdakwa
berinisial SS (Syafri Syafi’i) yang merupakan Mantan Kepala Bagian
Keuangan RS M Yunus, dan terdakwa berinisial ES (Edi Santroni) yang
merupakan Mantan Wakil Direktur Keuangan RS M Yunus. Dalam OTT tersebut,
KPK menyita uang sebesar Rp 150 juta yang diduga sebagai pelicin untuk
membebaskan terdakwa yakni ES dan SS dari tuntutan. Akibat ulahnya itu,
keduanya tengah terlibat kasus hukum di Pengadilan Tipikor Bengkulu
karena kasus korupsi di RS M Yunus Bengkulu tahun 2011 silam.

Artikel Menarik Lainya!:   WaOW ... Mantan "Karyawan" Teman Ahok Mengaku Curang dalam Kumpulkan KTP

Atas perbuatannya JP dan T diganjar melanggar pasal 12 huruf a atau
huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana juncto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.
Dan untuk tersangka BAB disangkakakan melanggar pasal 12 huruf a atau
huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal
11 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 juncto
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana juncto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Sedangkan ES dan SS sebagai pemberi dihadiahi sangkaan telah
melanggar pasal 6 ayat 1 atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau hruf b dan
atau pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun
2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana juncto pasal 64 ayat 1 KUH
Pidana. (Nusantaranews.co/Admin)

No More Posts Available.

No more pages to load.