MKD Keluarkan Surat Pemulihan Nama Baik 'PAPA MINTA SAHAM' Setya Novanto, Ini Kutipan Isi Suratnya …

oleh -49 views
“Kami, MKD, mengabulkan dan memulihkan harkat martabat Setya Novanto.”

Maroef Sjamsoeddin, Sudirman Said dan Setya Novanto (Ist/Ilustrasi)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD), Sarifuddin Sudding membenarkan MKD telah mengeluarkan surat
pemulihan nama baik terhadap Setya Novanto.
Pemulihan ini sebagai tindak lanjut permohonan Novanto ke MKD,
terhadap proses persidangan MKD atas pengaduan Sudirman Said, mantan
Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
“Kemarin, kami melakukan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali terhadap Setya Novanto,” kata Sudding, saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, bukti yang dihadirkan Sudirman berupa rekaman, sesuai
dengan Mahkamah Konstitusi, bukti rekaman tidak bisa dijadikan alat
bukti. Sehingga, rekaman itu tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
“Berdasarkan putusan MK, kami menerima permohonan peninjauan kembali
atas proses persidangan yang sudah dilakukan di MKD,” kata Sudding.
Karena rekaman tersebut dianggap tak sah, maka atas dasar itu MKD
menilai, tidak ada cukup bukti dalam proses persidangan di MKD.
Sehingga, dirasa perlu untuk memulihkan harkat dan martabat Novanto.
“Kami, MKD, mengabulkan dan memulihkan harkat martabat Setya Novanto.
Kami tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengumuman ke publik.
Tiap ada permohonan kami tindak lanjuti,” ujar Sudding.
Berikut bunyi surat pemulihan nama Setya Novanto:
Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD) telah melaksanakan Sidang pada tanggal 27 September 2016 terhadap
Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atas
nama Yth. Drs. Setya Novanto, Ak (A-300/F-PG), yang diajukan secara
tertulis pada tanggal 19 September 2016. Keputusan sidang MKD adalah
sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Sdr. Drs. Setya
Novanto, Ak terhadap proses Persidangan atas Perkara Pengaduan Sdr.
Sudirman Said.
2. Menyatakan bahwa proses persidangan perkara tidak memenuhi
syarat hukum untuk memberikan Putusan Etik karena berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 bahwa
alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses
persidangan MKD adalah tidak sah.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Saudara Setya
Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Proses Persidangan MKD.
Surat ditanda tangani Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad.
Persoalan rehabilitasi ini, merupakan buntut dari kasus yang menjerat
Novanto. Saat masih menjadi Ketua DPR, Novanto pernah diduga mencatut
nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait
permintaan saham Freeport.
Pencatutan itu direkam dalam percakapan antara Novanto, Presiden
Direktur PT Freeport Indonesia saat itu, Maroef Sjamsoeddin, dan
pengusaha Riza Chalid.
Rekaman pertemuan tersebut diserahkan Maroef kepada Kejaksaan Agung
untuk kepentingan penyelidikan dugaan adanya pemufakatan jahat. (asp/viva)

No More Posts Available.

No more pages to load.