Mendagri; Persilakan KPU Gugat UU Pilkada Bila Kemandiriannya Terganggu

oleh -

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – KPU sedang menyiapkan langkah-langkah terkait pasal di UU Pilkada yang
terasa mengancam independensi KPU. Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan
KPU menggugat UU Pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Silakan
namanya pelaksana UU kalau merasa ketentuan UU atau peraturan mengenai
kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu merasa terganggu, silakan
ajukan gugatan ke MK. Sah secara hukum, hanya yang tidak boleh adalah
pemerintah dan DPR,” kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat,
Kamis (9/6/2016).

Di UU Pilkada, ada satu pasal yang mengatur
bahwa setiap peraturan yang disusun KPU harus dikonsultasikan dengan DPR
yang keputusannya mengikat. Ketentuan itu diatur huruf a pasal 9 UU
Pilkada.

Berikut bunyinya: KPU bertugas menyusun dan menetapkan
Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah
berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum RDP yang
keputusannya bersifat mengikat.

Tjahjo mengakui bahwa UU Pilkada
yang baru direvisi belum bisa memuaskan semua pihak. Namun, ini upaya
terbaik dari pemerintah dan DPR.

“Ini maksimal, merevisi yang
menyeluruh, komprehensif sampai 2 masa persidangan yang kami buat
termasuk detil money politics,” ucapnya.

Sementara itu, saat
rapat pembahasan anggaran dengan KPU, Komisi II DPR sempat menyoroti
langkah KPU terkait peraturan yang mengancam independensi ini. Anggota
Komisi II DPR Arteria Dahlan menganggap KPU membangkang apabila langkah
itu dilakukan.

“Kalau yang mengugat itu rakyat, saya terima. Tapi
kalau institusi dan kelembagaan itu yang sama meneyelenggarakan
Pemiliu, itu haram. Silakan saja begitu, kita akan jadikan catatan, jadi
pembangkangan,” ujar Arteria saat rapat.

Komisioner KPU Arif
Budiman yang ditemui usai rapat, menyatakan bahwa lembaganya belum
memastikan soal gugatan UU Pilkada tersebut. KPU masih mengkaji apakah
pasal itu benar-benar akan mengganggu.

“Banyak yang sedang jadi
kajian kita. Tapi apakah ini masuk ke yang harus di judicial review atau
tidak, kita sedang inventarisir itu,” ungkap Arif.(Detiknews/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.