Mantan Wakil Ketua MK, Minta Ketua MA Mundur Karena Banyak Aparatnya Ditangkap KPK RI

oleh -
#Penangkapan Panitera PN Jakpus

Harjono (ari/detikcom)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan tidak akan mundur
meski banyak anak buahnya ditangkap KPK. Hal itu disayangkan mantan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono yang menilai sebaliknya.

“Akuntabilitas
ada dua macam yaitu akuntabilitas pengorbanan dan akuntabilitas
penjelasan. Sebagai hakim akuntabilitas penjelasan penting melalui
putusannya. Sebagai ketua karena terbukti nggak berhasil memimpin harus
berani mengorbankan jabatannya, mundur,” kata Harjono kepada wartawan,
Jumat (1/7/2016).

Hatta Ali diminta mundur sebagai Ketua MA, bukan sebagai hakim agung.

“Menurut saya MA sudah di luar batas toleransi,” Tegasnya Harjono.

Seruan
permintaan mundur juga datang dari Universitas Jenderal Soedirman
(Unsoed) Purwokerto. Menurut guru besar pidana Prof Dr Hibnu Nugroho,
sudah sepantasnya Ketua MA mengundurkan diri karena ia penanggung jawab
seluruh jalannya proses pengadilan.

“Semua terpusat di tangan Ketua MA. Mundur kalau seperti ini,” ujar Hibnu.

Desakan
mundur juga datang dari elemen masyarakat. Pegiat antikorupsi, Emerson
Yuntho meminta Ketua MA Hatta Ali mundur karena dinilai telah gagal
melakukan reformasi birokrasi di pengadilan.

Artikel Menarik Lainya!:   Ahok Lolos Dari Hadangan Warga Kawasan Kedoya Utara

“Kami sarankan ketua
MA mundur saja kalau tak bisa selesaikan problem peradilan di
lembaganya, di institusi peradilan,” kata Emerson.

Namun Hatta
Ali punya keyakinan lain dan tidak akan mundur. Menurut Hatta Ali,
sistem yang dibangunnya telah tepat dan sesuai agenda reformasi.

“Jangan
kita melakukan reformasi membabi buta. Satu generasi dipotong, tidak
bisa. Sekretariat dibubarkan, misalnya. Anak buah saya berbuat, saya
harus mundur, tidak demikian” kata Hatta Ali.

Menurut Hatta Ali, pihaknya telah melakukan banyak berbagai perubahan dan strategi reformasi sesuai kebutuhan.

“Tapi
kita bagaimana memacu diri kita untuk memperbaiki. Apa yang kita
lakukan, mendirikan satgas, yang tidak ada di blue print, kita melakukan
pemeriksaan dan menindaklanjuti. Ternyata sudah belasan orang yang
sudah kita berhentikan. Kalau orang yang tidak bersalah jangan
diberhentikan. Dosanya dua kalinya,” papar Hatta Ali.

Sebagaimana
diketahui, dalam lima bulan terakhir KPK menangkap aparat pengadilan
terkait kasus suap. Belasan orang dipanggil menjadi saksi. Berikut
daftar operasi KPK sepanjang 5 bulan terakhir:

Artikel Menarik Lainya!:   Haris Minta Jokowi Turun Tangan Membentuk Tim Independen Testimoni Freddy Budiman

Operasi Fabruari 2016
KPK
menangkap Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna yang sedang
menerima suap sebesar Rp 400 juta dari terpidana korupsi, Ichsan Suaidi.
Andri sedang menjalani persidangan di PN Jakpus.

Operasi April 2016
KPK
menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution karena menerima suap dari
pengusaha Doddy untuk mengurus perkara PK. Belakangan terkungkap,
perkara PK itu dikendalikan oleh Sekretaris MA Nurhadi. KPK yang
menggeledah rumah Nurhadi mengamankan Rp 1,7 miliar, di antaranya di
toilet. Sejumlah saksi ‘menghilang’ dan istri Nurhadi yang juga pejabat
MA, Tin Zuraida ikut diperiksa.

Operasi Mei 2016
KPK
menangkap segerombolan aparat Pengadilan Tipikor Bengkulu yang akan
membebaskan dua terdakwa dengan tarif Rp 1 miliar. Mereka yang diamankan
dan ditahan KPK yaitu:
1. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba. Sehari-hari Janner adalah Ketua PN Kapahiang.
2. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton.
3. Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.
4. Terdakwa korupsi Syafri Syafii.
5. Terdakwa korupsi Edi Santron.

Artikel Menarik Lainya!:   Minta Ahok Ditangkap, Aksi Unjuk Rasa di KPK Rusuh

Operasi Juni 2016 Jilid I
KPK menangkap segerombolan orang usai vonis ringan perkara Saipul Jamil. Mereka yang diamankan dan ditahan KPK adalah:

1. Advokat Berthanatalia Ruruk Kariman, ditetapkan sebagai tersangka.
2. Advokat Kasman Sangaji, ditetapkan sebagai tersangka.
3. Kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, ditetapkan sebagai tersangka.
4. Panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, ditetapkan sebagai tersangka.

“(Kami
menyampaikan) Permohonan maaf karena perbuatan segelintir oknum MA dan
pengadilan serta berbagai pendapat di masyarakat. Mahkamah Agung milik
rakyat Indonesia, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga,” kata
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur sehari sebelum
penangkapan Rohadi.

Operasi Juni 2016 Jilid II
KPK
lagi-lagi menangkap aparat pengadilan. Kali ini terulang di PN Jakpus
yaitu Santoso. Panitera Pengganti PN Jakpus itu merupakan anak buah Edy
Nasution, yang terlebih dahulu ditangkap KPK.

(asp/rvk/Adm).

Sumber, Detiknews 

No More Posts Available.

No more pages to load.