Mantan Wakil Ketua KPK RI Ini, Sebut RS.Sumber Waras Mirip Kasus Korupsi Bank Centrury

oleh -

Rumah Sakit (RS) Sumber Waras (Ist)

JAKARTA, SriwijayaAktual.comMantan Wakil Ketua KPK M Yasin turut merespon mengenai kasus
pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia menilai ada kemiripan kasus ini
dengan korupsi Bank Century.

“Tidak
mirip tapi bisa juga seperti itu jika ditemukan bukti baru di
kesempatan lain bisa juga, informasi kan terus bergulir, yang belum
ditemukan penyidik sekarang mungkin bisa saja di waktu yang lain,” kata
Yasin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6).
Mengenai
adanya perbedaan pendapat antara mantan ketua KPK Taufiqurachman Ruki
dengan Ketua KPK Agus Rahardjo, Yasin menduga hanya ada selisih
perspektif. Sebab pelanggaran hukum ada berbagai macam jenisnya.
Beberapa di antaranya ialah pelanggaran prosedur hukum.

Artikel Menarik Lainya!:   Bamus DPR RI akan Bentuk Pansus RS.Sumber Waras

“Menurut saya bisa saja suatu saat ditemukan katakanlah indikasi yang lain, tunggu saja hasilnya,” tuturnya.

Irjen
Kemenag tersebut menjelaskan bahwa dalam kasus Century awalnya tidak
ditemukan unsur pidana. Namun tiba-tiba muncul novum baru atas
keterlibatan Budi Mulya. Akhirnya kasus Century berlanjut.

“Belum
tentu kasus itu yang sekarang ini (Sumber Waras) dianggap final kalau
menurut saya. Bisa saja lihat saja pengembangan penyelidikan,” ujarnya.

Yasin
menjelaskan audit investigatif BPK bersifat final dan mengikat. Ia
melihat tidak ada kesalahan di BPK. Tetapi terdapat perbedaan sudut
pandang di KPK.

“Kalau KPK itu sudut pandangnya ada atau tidak
seseorang melakukan tindak pidana atas kerugian negara yang disebutkan
oleh BPK. Saya kira belum final juga di KPK, jadi bisa saja menemukan
bukti-bukti baru bisa saja yang terkait dengan itu, kita tunggu saja,”
ungkapnya.

Artikel Menarik Lainya!:   Bola Daging Kembang Tahu

Ia menilai pandangan KPK dan BPK berbeda terkait
laporan audit. Yasin menceritakan pengalamannya saat BPK melakukan audit
investigasi kasus Century. Di mana, KPK melakukan rapat berulang dengan
BPK.

“Menurut saya ya, pengalaman kami di KPK dulu sering juga
meminta audit investigasi atas suatu kasus, tapi tidak serta merta apa
yang dihasilkan BPK ada unsur pidananya walau ada kerugian negara,”
ujarnya.

Mengenai pernyataan BPK, Pemda DKI harus mengembalikan
dana yang terkait kerugian negara, Yasin sependapat. Bila tidak
dilakukan, Yasin mengatakan akan terjadi ganjalan dalam opini laporan
keuangan.

“Ya itu haknya Pak Ahok, tapi kalau BPK itu apabila ada
kerugian negara itu sebelum dikembalikan maka belum bisa berubah opini
nanti jadi ganjalan terus,” pungkasnya. (Adm).

Artikel Menarik Lainya!:   ICMI Sumsel Menguak ‘Penistaan Al-Quran Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia’, "Penistaan Agama Islam Oleh Ahok?"

Sumber, Merdeka.com

No More Posts Available.

No more pages to load.