KPK RI Ungkap Mahalnya Biaya Pilkada, Namun Ini Kata Anggota DPR?

oleh -
Anggota
komisi II DPR Yandri Susanto (Ist/net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – KPK RI  mewawancarai 286 kepala daerah yang kalah saat maju di Pilkada 2015
lalu. Hasilnya diketahui ada dana yang lebih besar dikeluarkan di luar
dana kampanye, yaitu mahar untuk parpol dan dana saksi di TPS.

Anggota
komisi II DPR Yandri Susanto menyebut soal mahar itu perlu diperjelas
lagi peruntukannya. Sebab ada calon yang setor ke parpol di awal
pencalonan tapi bukan ‘mahar’, melainkan sumbangan untuk kampanye.
“Kalau
mahar politik yang uangnya untuk kepentingan pengurus parpol itu nggak
boleh. Tapi kalau untuk sosialisasikan calon, kampanye calon, yang
benefitnya ke calon nggak masalah,” ucap anggota Komisi II Yandri
Susanto saat dihubungi, Rabu (29/6/2016).

Menurutnya, UU Pilkada
sekarang sudah mengatur soal uang mahar atau disebut juga ‘uang perahu’
itu, disertai dengan sanksi berupa denda. Namun itu terkait dengan
kompensasi pencalonan, bukan untuk kepentingan Pilkadanya.

“Kemudian
kalau (pengeluaran) dana kampanye dianggap kecil, memang kecil karena
dari APBN. Yang menyediakan alat peraga kampanye kan KPU. Jadi memang
wajar kalau dana kampanye kecil,” ujar politisi PAN itu.

Sementara
untuk dana saksi di tiap TPS yang disebut KPK membebani calon, Yandri
mengatakan temuan itu juga wajar. Karena itu dulu pernah mencuat dana
saksi dibiayai APBN agar tak membebani calon, namun menuai kontroversi
dan ditolak.

“Kalau dana saksi itu jadi keputusan negara, saya
kira itu solusi terbaik sehingga pasangan calon tak terbebani uang
saksi. Kalau uang saksi dibebankan kepada pasangan calon, bagaimana yang
tak punya?,” tutur Yandri.

“Karena itu untuk keadilan dan
pemerataan dalam Pemilu, sebaiknya dana saksi dibiayai negara dan berita
acara hasil penghitungan suara (C1) didistribusikan kepada
penyelenggara, pengawas dan parpol,” imbuhnya. (Adm).

Sumber, Detiknews

No More Posts Available.

No more pages to load.