Komjend Pol Tito Karnavian, Tolak Wacana Pembentukan Dewan Pengawas Densus 88

oleh -
Komjend Pol Tito Karnavian,  menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri

 JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Calon Tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di komisi III DPR, kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Dalam uji fit and proper test itu Tito Karnavian menolak
wacana pembentukan dewan pengawas Densus 88 Anti-Teror Polri. Alasannya,
penghematan anggaran, apalagi mekanisme pengawasan sudah ada.

Tito mengatakan, kerja Densus 88 Polri sudah diawasi banyak pihak
seperti di internal oleh Irwasum dan Propam. Eksternal juga mengawasi
seperti oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan media massa.

Tito menambahkan, pemerintah kini tengah melakukan penghematan
anggaran. Pemerintah juga tengah menyederhanakan birokrasi dengan
mengurangi instansi yang tidak perlu.
“Jangan kita eforia tambah dewan yang sebetulnya tidak perlu dibuat,” kata Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme itu.

Artikel Menarik Lainya!:   Yusril Tarik Sebagai Pihak Terkait Gugatan Ahok UU Pilkada Cuti Kampanye Petahana, PD Serahkan Keputusannya ke MK

Wacana pembentukan dewan pengawas Densus 88 Polri muncul dalam revisi
UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Panitia Khusus revisi UU Anti-Terorisme, M Syafi’i menilai,
tidak ada alasan bagi Polri untuk menolak wacana pembentukan dewan
pengawas Densus 88.

Densus 88, menurut dia, harus diawasi khususnya terkait kinerja dan aliran dana yang diterima.

Syafi’i mengatakan, jika Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tidak
setuju pembentukan Dewan Pengawas, maka harus dijawab dari mana dana Rp
100 juta yang diberikan kepada keluarga almarhum Siyono.

Menurut Syafi’i,  Kapolri harus menjawab bagaimana pertanggungjawaban
korban tewas terduga teroris sebanyak 121 orang tanpa proses
pengadilan.

Artikel Menarik Lainya!:   Guys! Biaya Hidup Itu Murah, Apa Dong Yang Mahal ?

“Kalau kinerja Densus 88 sesuai prosedur, ikuti hukum, lindungi HAM
dan aliran dana bisa dipertanggungjawabkan maka tidak perlu Dewan
Pengawas. Namun, kinerjanya amburadul, asal tembak dan dananya tidak mau
diaudit,” jelas Syafi’i.

“Kalau perlu Densus 88 disadap agar tahu standar prosedur siapa yang
dipatuhinya. Jangan-jangan bukan untuk kepentingan Indonesia, tapi
kepentingan asing,” ungkapnya. (Asep.ak)

No More Posts Available.

No more pages to load.