Komisi I DPR RI Nilai Pansel Calon Anggota KPI Sekarang Lebih Berkualitas

oleh -
kpi
(Ilust/Ist)

JAKARTA, SriwijayaAktua.com  – Komisi I DPR menilai panitia seleksi (pansel) anggota
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kali ini jauh lebih baik, dan
berkualitas dibandingkan dengan pansel yang dibentuk oleh KPI pada
periode sebelumnya.

“Faktanya, sejauh ini kita melihat pansel yang dibentuk pemerintah
yang terdiri dari para tokoh masyarakat jauh lebih baik dan berkualitas
dibandingkan pansel yang dibentuk oleh KPI sebelumnya,” kata anggota
Komisi I DPR, Evita Nursanty di sela-sela fit and proper tes calon
anggota KPI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Hal itu disampaikan Evita Nursanty menyusul gugatan yang dilakukan
sejumlah warga ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait proses seleksi
anggota KPI Pusat periode 2016-2019.

Artikel Menarik Lainya!:   Waduh !!! ... 4,5 Ton Telur Ayam Berserakan Penuhi Jalan" ....

Gugatan tersebut disampaikan Fajar A. Isnugroho (Warga Sidoarjo Jawa
Timur) bersama empat penggugat lainnya diantaranya Alem Febri Sonni
(Warga Makassar, Sulsel), Achmad Zamzami (Aktivis Muda NU), dan Arie
Andyka (Praktisi Hukum).

Menurut Evita, tidak ada yang dilanggar dalam proses seleksi anggota
KPI. Termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Tidak ada yang dilanggar. Pemerintah mendapat tugas dari DPR dalam
hal ini Komisi I untuk membentuk pansel dan itu sudah dilakukan. Kita
lihat dalam daftar pansel itu diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang
mumpuni dibidangnya,” jelas Evita.

Kata dia, Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan
syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan tidak ada
hubungannya dengan keabsahan pansel.

Artikel Menarik Lainya!:   Menteri BUMN RI Rini Soemarno, Didesak Gelar RUPS-LB

“Jadi itu konteks yang berbeda. Proses seleksi tidak ada kaitannya
dengan syarat. Kalau dikatakan representasi dari masyarakat, anggota
pansel yang dipilih ini menurut saya sudah sangat representative dan sangat tepat,” tambahnya.

Lalu dengan batas usia, menurut Evita, dalam UU Penyiaran juga tidak
diatur batas usia sehingga wajar saja jika pansel membuat syarat usia
minimal dan tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan yang bisa
ditanyakan langsung kepada pansel.

“Kecuali kalau dalam undang-undang sudah dipatok batas usia tertentu
jelas akan salah jika pansel membuat batasan usia yang berbeda. Ini kan
tidak diatur di UU, sehingga boleh saja kalau pansel punya pemikiran
lain untuk mengaturnya. Tapi sekali lagi, pansel tentu punya
pertimbangan lain,” kata Evita.

Artikel Menarik Lainya!:   Kumpulan Gambar Dan Tulisan Ucapan Hari Raya Idul Fitri

Ia pun tak sepakat dengan apa yang disebut para penggugat bahwa
proses seleksi anggota KPI ini mengancam demokrasi dan kemerdekaan pers.

“Kita di DPR punya niatan yang sama untuk membangun demokrasi dan
kebebasan pers. Kita tidak ingin set-back, itu sudah jalan yang dipilih
bangsa ini. Kita bisa melihat dalam proses seleksi 27 calon anggota KPI
di Komisi I DPR sekarang, mereka cukup mumpuni dan berkualitas, kita
lihat saja nanti hasilnya,” ungkapnya. (Adm/Abadikini)

No More Posts Available.

No more pages to load.