Ketum Partai Buruh Sonny, Sebut Ada Apa Dibalik Ahok Ngotot Bela Pegembang Reklamasi?

oleh -
soni
Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono (Ist)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono, memberi tanggapan keras
atas pernyataan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap
 ngotot (ngeyel) membela pengembang atas keputusan Menko Maritim Rizal
Ramli yang membatalkan secara permanen pembangunan Pulau G salah satu
pulau hasil reklamasi teluk Jakarta.

“Tentunya tidak sekedar pemerintah menyatakan dibatalkan permanen
seterusnya, akan tetapi hrs ditindak lanjuti dengan harus ada
tersangkanya, anehnya kok Gub. DKI Jakarta Ahok masih ngotot atas
keputusan komite gabungan tersebut”. Ujar sonny.

“Dikatakan ngaco dan ahok merasa disudutkan. Artinya ahok melawan
keputusan pemerintah pusat resmi tersebut. ada apa dibalik Ahok ngotot
membela pegembang tsb.?” ujar Sonny melalui siaran pers Sabtu (1/7/2016) kemarin.
Sonny menaruh rasa curiga atas ke-ngotot-an Ahok yang selalu membela
pengembang tersebut. Mungkin jika proyek tersebut gagal total, pihak
pengembang akan menuntut Ahok mengembalikan Sogokan.
“Apa ahok takut untuk diminta mengembalikan kontribusi (sogokan red.)
yang sudah diambil dari pengembang proyek reklamasi tersebut?” papar
Sonny.

“Menko Maritim Rizal Ramly mengatakan pengembang melakukan
pembangunan ugal-ugalan terhadap reklamasi tersebut. Pengembang merasa
dekat dengan pejabat makanya berani ugal-ugalan”. Pungkas Sonny.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli
menyatakan para menteri sepakat bahwa pulau G masuk pelanggaran berat.
Karena itu, reklamasi Pulau G harus dibatalkan.
“Para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran
berat,” ujar Rizal dalam jumpa pers di kantornya di Gedung BPPT I lantai
3, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Acara Jumpa pers tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti, Deputi DKI Oswar, dirjen dari kementerian
Lingkungan Hidup dan dirjen dari Kelautan dan Perikanan serta perwakilan
Kemenhub.

Menurut Rizal, kesimpulan tersebut berdasarkan laporan berbagai
Komite. Komite menyebutkan ada 3 jenis pelanggaran yakni pelanggaran
berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat
yakni pulau-pulau yang keberadaan membahayakan lingkungan hidup atau
proyek vital strategis, bahayakan pelabuhan dan lalu lintas laut.

Reklamasi Pulau G, lanjut Rizal termasuk pelanggaran berat karena
banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik milik PLN dan mengganggu
lalu lintas kapal nelayan serta tata kelola reklamasi Pulau G merusak
biota.
“Jadi kesimpulan kami Pulau G pelanggaran. Oleh karena itu kami putuskan dibatalkan untuk waktu seterusnya,” kata Rizal.

Rizal menerangkan, untuk Pulau C, D, dan N termasuk pelanggaran
sedang. Pelanggarannya yakni pulau dibuat demi mengejar keuntungan
semata. Namun masih bisa dilakukan koreksi pembongkaran.

“Yang terjadi adalah harusnya Pulau C itu dipisahkan antara pulau
harus ada kanal 100 meter dengan kedalaman 8 meter agar arus lalu lintas
kapal tidak terganggu. Kedua kalau banjir airnya bisa langsung pindah
ke laut bebas,” imbuhnya. (Adm/kamarberita).

No More Posts Available.

No more pages to load.