Jimly Sebut; UU Pilkada yang Baru Disahkan Ganggu Independensi KPU

oleh -

Jimly Asshiddiqie/Istmwa

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dalam UU Pilkada yang baru disahkan DPR, ada ketentuan
yang dianggap mengancam independensi KPU. Yaitu soal setiap peraturan
KPU wajib dirapatkan dengan DPR dan keputusannya mengikat. Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai
ketentuan itu memang mengganggu independensi KPU.

“Jadi memang
ada aturan dalam penyelenggaraan pemilu yang bisa dianggap mengganggu
independensi. Padahal dalam konstitusi, jelas, KPU itu lembaga nasional,
tetap, mandiri,” ucap Jimly di kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Jl MH
Thamrin, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut
Jimly, satu-satunya lembaga yang harus berkonsultasi dengan pemerintah
dan DPR dalam penyusunan peraturan adalah KPU dan Bawaslu. Padahal UUD
1945 menyebut KPU bersifat mandiri.

Artikel Menarik Lainya!:   Sumsel Mendapat Target Program Percepatan Areal Tanam Padi

“Lebih konkret indepensinya,
lebih eksplisit dibanding lembaga-lembaga lain. Misalnya Komnas HAM,
nggak kaya gitu. Padahal Komnas HAM tidak ada di konstitusi. Misal KPK,
nggak ada di UUD,” ujar mantan ketua MK itu.

“Itu menggambarkan,
ada cara berpikir lama di dalam pengaturan mengenai KPU dan Bawaslu.
Sehingga untuk membuat peraturan pun harus konsultasi. Jadi ini bisa
dibilang mengganggu independensi,” lanjutnya.

Meski
menurutnya, di lain sisi ada gunanya konsultasi yang mengikat itu. Jadi
KPU bisa berlindung sekiranya ada yang mengkritik peraturan KPU, bahwa
itu sudah dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah.

“Pasal yang
berbunyi KPU harus mengikuti rekomendasi hasil RDP (Rapat Dengar
Pendapat) dengan DPR, itu lebih keras lagi daya cengkramnya. Sehingga
dapat mengganggu daya independensi dari penyelenggara pemilu,” kritik
Jimly.

Artikel Menarik Lainya!:   Nama Yusril, Sandiaga, Anies, dll, Bahkan Sampai Agus Harimurti Dibahas di Cikeas

“Jadi saya berharap kawan-kawan yang duduk di pemerintahan
maupun di parlemen, tolonglah berpikir jangka panjang untuk kepentingan
bangsa dan negara. Jadi jangan larut dalam kepentingan jangka pendek
bagi kepentingan kelompoknya masing-masing,” imbuhnya.
(Detik.com/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.