Jaksa Agung Sebut Dokter Tidak Boleh Tolak Kebiri Penjahat Seks

oleh -
Foto/Ist; HM Prasetyo
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan
eksekusi pengebirian adalah perintah undang-undang dan ada dasar
hukumnya sehingga dokter sebagai pelaksana eksekusi tidak dapat menolak.

“Itu perintah undang-Undang. Ada dasar hukumnya. Jadi dokter tidak
dapat menolak eksekusi pengibirian,” kata Prasetyo menanggapi penolakan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk pengibirian pelaku kejahatan seksual
anak dengan kekerasan, di Kejaksaan Agung, Jum’at (10/6/2016).

Menurut Prasetyo, penolakan IDI terkait dengan koordinasi profesi.
Sedangkan, eksekutor berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan yang
dianggap sudah mengetahui dan memahami serta mendukung apa yang sudah
menjadi keputusan pemerintah terkait pemberlakuan Perpu Pengebirian.

“Bahwa IDI punya saran seperti itu, mungkin itu pendapat pengalaman
mereka. Tapi sesungguhnya kan sudah diatur UU . Begitupun dokter, ketika
divonis seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak tentunya
ini kan bukan tambahan. Dokter pun tidak bisa disalahkan ini kan aturan
UU,” jelasnya.

Dia juga nengingatkan hukuman pengibirian diberlakukan secara
selektif terhadap orang dewasa dan bukan anak-anak. “Kenapa dilakukan
pengebirian, karena kejahatan itu sudah masif dan dikategorikan kejahatan luar biasa.

Selain itu, UU yang ada hanya
melindungi pelaku, sedangkan (perlindungan) korban kurang.”
Ditambahkan Prasetyo,”Dengan hukuman pengebirian ini diharapkan bisa
berikan dampak prefensi dan orang lain yang akan lalukan begitu akan
berfikir seribu kali.”

IDI MENOLAK
Dokter tergabung dalam IDI telah merilis surat, 9 Juni 2016 yang
meminta agar dokter tidak menjadi eksekutor dari Perppu 1 Tahun 2016
yang memuat tindakan kebiri. Penolakan ini didasarkan atas fatwa Majelis
Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri
Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kodekteran
Indonesia (Kodeki).

Selain itu, IDI menyatakan atas dasar keilmuan dan bukti-bukti
ilmiah, kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat
serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku.
Organisasi profesi dokter ini meminta supaya pemerintah mencari solusi
lain selain penggunaan kebiri kimia yang sekali lagi dianggap tidak
efektif dalam kasus kekerasan seksual.

Penolakan IDI untuk melakukan perbantuan eksekusi pengebirian terkait pelaksanaan Perppu
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai pukulan bagi pemerintah.

Namun, Anggota Komisi III DPR Marsiaman Saragih sependapat dengan
Prasetyo. Dokter tidak bisa menolak perintah UU. Politisi PDIP ini
membandingkan dengan tugas polisi saat harus menembak terpidana mati.
“Sesuai ketentuan, polisi dilarang menembak mati. Namun karena
perintah UU, polisi melaksanakan keputusan UU tersebut,” katanya saat
dihubungi, Kamis (9/6) malam, di sela buka puasa dengan Jaksa Agung, di
Kejagung.

Sebaliknya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi sikap IDI.
“Ini membuktikan hukuman kebiri tak didasarkan pada kajian dan analisis ilmiah yang mendalam oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurut dia, sikap pemerintah yang mengambil keputusan tanpa kajian dan
analisis mendalam serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten adalah
sebuah tindakan fatal.
“Seharusnya, sejak dini, pemerintah membuka ruang partisipasi dan
masukan dari banyak pihak, termasuk dari para pakar medis dan psikis. (poskotanews.com/Adm).

No More Posts Available.

No more pages to load.