Implementasikan Perpres Harga Gas, Kementerian ESDM Akan Segera Revisi Kontrak PJBG

oleh -
Ilustrasi/PGN/Istmwa; teknisi-pemeliharaan-fasilitas-sedang-melakukan-pemeriksaan-dan-perawatan-rutin-

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pihaknya akan segera
melakukan revisi terhadap beberapa kontrak Perjanjian Jual Beli Gas
(PJBG) yang sudah ada.

Menurut Direktur Pembinaan Program Minyak
dan Gas Bumi (Migas) Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Agus
Cahyono Adi, revisi PJBG tahap pertama ini akan dilakukan oleh
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pengguna akhir.

Agus
mengatakan, revisi PJBG tahap pertama ini diharapkan bisa selesai pada
bulan Juni 2016 ini. “Kami akan lakukan dulu bagi pembelian langsung
yang dari hulu. Pembelian yang melalui trader nanti menyusul,” ungkap
Agus kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta
pekan ini.

Terkait jumlah revisi PJBG tahap awal ini, Agus
menuturkan bahwa jumlah revisinya tidak jadi berjumlah 15 kontrak.
Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah telah mengumumkan akan merevisi
15 kontrak PJBG terlebih dahulu yang melibatkan empat KKKS yaitu PT
Pertamina EP (Persero) Tbk, Kangean Energi Indonesia Ltd, PT Pertamina
Hulu Energi/PHE (Persero) Tbk blok B (NSB), dan juga PHE North Sumatera
Offshore (NSO). Di dalam 15 kontrak tersebut, harga gas yang dibeli
pengguna tercatat pada rentang US$6,28 per MMBTU hingga US$8,24 per
MMBTU.

Dua dari 15 revisi PJBG tersebut tercatat dilakukan antara
KKKS dan pembeli, di mana dua-duanya dilakukan oleh PT Pertamina EP
dengan PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk. Atas dasar itu, maka
jumlah revisi PJBG tahap pertama akan berkurang dari rencana awal.

Namun,
saat ditanya lebih lanjut, Agus tidak memberikan informasi lebih jauh
terkait jumlah pasti PJBG yang harganya akan segera disesuaikan. Bahkan
menurutnya, kemungkinan sisa 13 kontrak PJBG antara KKKS dengan industri
tersebut tak semuanya dilakukan pada revisi tahap pertama ini.

“Jadi
kami tidak akan lakukan kepada 15 PJBG seperti sebelumnya, angkanya
lebih kecil dari itu. Tapi jumlah pastinya saya lupa. Dan itu akan
dilakukan pada bulan ini, keluar paralel dengan Peraturan Menteri
(Permen) yang merupakan turunan Perpres tersebut,” ujar Agus.

Jika
revisi ini tersebut telah selesai, maka beberapa pelanggan sudah bisa
menikmati fasilitas penurunan harga gas yang berlaku surut sejak 1
Januari 2016. Di dalam aturan tersebut, kelebihan bayar sejak tanggal
tersebut tidak dikembalikan secara kontan, namun dengan mengurangi
tagihan pelanggan gas pada periode berikutnya.

Berdasarkan pada
pasal 4 ayat 1 Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, penurunan harga gas
bagi industri hanya berlaku bagi PJBG yang dilakukan kepada industri
pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja,
industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. (Nusantaranews.co/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.