Hmmmm … Nasib Petani di Negeri Agraris

oleh -

Oleh: Margret Erika Eunike Worabay
Mahasiswi Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung

 
SriwijayaAktual.com — Petani di Indonesia semakin hari
jumlahnya semakin berkurang. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik
(BPS) menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, jumlah petani di
Indonesia menurun rata-rata 1,75% per tahunnya. Kesejahteraan petani
kurang diperhatikan mulai dari pendapatan rendah, tidak adanya jaminan
kesehatan, tidak adanya jaminan pendidikan untuk anak petani, rendahnya
insentif yang diberikan oleh pemerintah, sampai kepada minimnya lahan
pertanian yang akan diolah. Jika kondisi ini terus-menerus diabaikan,
maka dapat dipastikan, dalam 20 tahun mendatang kita tidak akan memiliki
petani lagi.
Pola yang dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi masalah
pertanian di Indonesia terkesan kurang terstruktur, karena tidak
memperhatikan aspek kesejahteraan petani. Mereka dipaksa untuk
meningkatkan produktivitas pertanian namun tidak didukung sepenuhnya
oleh pemerintah, pasalnya infrastruktur pertanian tidak diberikan kepada
petani serta kurangnya sosialisasi tentang teknologi pertanian yang
modern untuk menunjang produktivitas mereka.

Semakin hari, jumlah lahan yang dikerjakan oleh petani juga semakin
berkurang akibat para pemilik modal yang terus-menerus menambah jumlah
lahannya sehingga menimbulkan keputusaan kepada para petani dalam
menunaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk ‘memberi makan’ masyarakat
Indonesia. Belum lagi ditambah dengan banyaknya tengkulak yang senang
mengeksploitasi hasil pertanian para petani dengan membelinya di bawah
harga pasar. Negara masih saja absen dalam menangani
permasalahan-permasalahan tersebut, hal ini dibuktikan dengan banyaknya
kasus agraria yang sampai saat ini masih bergentayangan di negara
agraris ini. Data yang dikemukakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), tercatat pada tahun 2014 sedikitnya telah terjadi 472 konflik
agraria di seluruh Indonesia yang semakin memperburuk keadaan para
petani kita.

Artikel Menarik Lainya!:   Kebijakan Pemerintah Terkait WNA di Indonesia Terburu-buru dan Tanpa Perhitungan Cermat

Sejahterakan Petani
Latar belakang permasalahan di Indonesia mengenai pertanian bermula
dari adanya fakta bahwa organisasi pangan dunia, FAO (Food and
Agriculture Organization) melihat Indonesia sebenarnya sangat potensial
dalam bidang pertanian tetapi pada tahun 2014 Indonesia malah berada di
bawah peringkat Amerika.

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan yaitu infrastruktur itu
sendiri. Infrastruktur pertanian masih kurang mendapat perhatian khusus
bagi pemerintah walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal inilah yang
menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Padahal
para pakar di bidang pertanian telah melakukan banyak penelitian dan
menghasilkan solusi terkait permasalahan infrastruktur yang semakin
terabaikan oleh pandangan pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Bukti di lapangan menunjukkan bahwa petani kita masih saja
menggunakan sistem irigasi manual, alat-alat pertanian yang ‘minimalis’,
teknik pengolahan lahan dengan cara-cara yang masih terbilang
konservatif, sehingga berdampak pada hasil pertanian seadanya. Bagaimana
bisa pemerintah dikatakan serius dalam menangani infrastruktur
pertanian, jika anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya Rp16,9
triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di sisi lain kita melihat
dana yang dikeluarkan untuk impor produk pangan mencapai angka Rp125
triliun. Hal ini menyiratkan bahwasanya pemerintah lebih memilih untuk
terus bergantung pada produk pangan dari luar negeri daripada berusaha
meningkatkan produktivitas produk pangan dalam negeri.

Artikel Menarik Lainya!:   WADUH !!!! .. Minum Bir Gratis Untuk Tamu Berseragam Sekolah .... 'Apa-Apaan Ini'

Langkah awal yang perlu dibenahi oleh pemerintah ialah peningkatan
infrastruktur yang akan menghasilkan produktivitas maksimal
produk-produk pertanian. Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang
permasalahan yang dihadapi oleh para petani serta memberikan solusi yang
maksimal dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Agar
permasalahan infrastruktur pertanian dapat segera terselesaikan.
Mengingat kita memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi negara
yang berdaulat dalam bidang pangan.

Adanya gagasan spesialisasi produk pertanian juga solusi yang dapat
ditawarkan pasalnya, produk Indonesia kurang mempunyai nama di negara
lain. Dengan adanya One Village One Product (OVOP) yang sudah diterapkan
di Yogyakarta dapat mengoptimalkan satu produk serta kemudian dapat di
ekspor dan menjadi keunggulan nama Indonesia serta kesejahteraan petani.
Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah dalam menentukan daerah yang
berpotensi. Namun, di sisi lain dengan adanya gagasan OVOP ini juga
harus mengingat akan adanya permasalahan tengkulak yang nantinya malah
menjadi boomerang.

Artikel Menarik Lainya!:   MENSOS Naik Becak Berkeliling Eks Lokalisasi Dolly Yang Terbesar se-Asia Tenggara. Apa Yang Beliau Katakan?

Apabila pemerintah serius dalam mencita-citakan swasembada pangan,
sudah seharusnya kesejahteraan petani menjadi fokus utama tanpa
ditawar-tawar lagi agar mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan
produktivitas pertanian. Pembenahan infrastruktur yang menunjang
produktivitas harus terus dikembangkan agar petani tidak mengalami
kendala-kendala seperti sebelumnya. Jika negara serius dalam membela
hak-hak para petani ‘tanpa pamrih’ maka mereka juga akan berusaha untuk
memberikan hasil yang maksimal dalam kinerja mereka untuk mencapai
swasembada pangan seperti yang kita cita-citakan. Sehingga julukan
negara agraris yang diberikan kepada negara kita bisa kita buktikan
kepada dunia.

Secara hakikat, sejarah tak akan pernah dapat diulang secara sama
persis sehingga respon kebijakan yang harus segera diambil pemerintah
juga perlu lebih inovatif. Benar bahwa Kementerian Pertanian telah
melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pertanian. Begitu
pula konsep dan strategi telah disusun dengan sejumlah perencanaan akan
menambah jumlah anggaran produksi pangan, membuka akses pada
daerah-daerah yang terisolasi, serta meningkatkan pendapatan para
petani. Namun langkah nyata dan pelaksanaan kebijakan di tingkat
lapangan sangat ditunggu segera karena ancaman krisis pangan tidak akan
dapat diselesaikan hanya di ruang rapat. (Inspirasibangsa.com  18/4/2016).