Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 'Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia'

oleh -69 views

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kemerdekaan Indonesia telah berumur 71
tahun dan sudah silih berganti rezim penguasa di negeri ini. Tapi,  sampai detik ini rakyat Indonesia belum
merasakan seutuhnya kemerdekaan  sesuai
dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 


Ekspektasi rakyat Indonesia sangat besar
pasca-kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Dengan menggaungkan Revolusi
Mental, Nawa Cita, dan blusukan pemerintah dengan mudah  meraih simpati rakyat. Rakyat yang sudah
jenuh dengan rezim kapitalistik dan korup seakan mendapat angin segar dari
Jokowi-JK. Terlebih rezim ini juga dikenal gemar mengkampanyekan diri sebagai
pemimpin yang merakyat dan pro-rakyat. Komplet sudah harapan rakyat bahwa
bangsa ini akan mencapai kondisi adil, makmur, dan berdaulat sesuai dengan
cita-cita founding fathers.

Setelah dua tahun berjalannya
pemerintahan Jokowi-JK, patutlah rakyat mengevaluasi apakah sejauh ini
pemerintahan ini sudah berjalan sesuai prinsip good governance dan komitmen
dengan janji-janji saat kampanye? Jika mau digolongkan, evaluasi dua tahun
pemerintahan Jokowi-JK biia dibagi menjadi beberapa grand issue dan
turunannya, sebagai berikut:
.        – Pembangunan
Nasional
a.       Pembangunan
kereta cepat yang menyalahi prosedural dan jalan di tempat
b.      Proyek
infrastruktur strategis dibiayai dengan utang dan dikerjakan oleh pekerja asing
c.       Penyerapan
tenaga kerja lokal sangat rendah dalam proyek-proyek strategis
d.      Pembangunan
infrastruktur yang tidak merata antar daerah
2.      Kedaulatan
Pangan dan Perdagangan Internasional
a.       Hampir
semua pangan masih impor
b.      Kedaulatan
pangan sulit terwujud karena masih banyaknya para mafia dan spekulan
c.       Mahalnya
harga pupuk dan bibit sehingga semakin mempersulit petani.
3.      BUMN
dan Keuangan Negara
a.       PMN
BUMN yang kurang tepat sasaran
b.      Pimpinan
BUMN yang dijadikan komoditas politik alias bagi-bagi kue kekuasaan
c.       Utang
Indonesia yang meningkat drastis
d.      Penerimaan
pajak yang tidak  sesuai target
e.       Penyerapan
APBN yang rendah.
4.      Kemandirian
Energi dan Lingkungan Hidup
a.    Untuk
mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi diperlukan
percepatan pembangunan kilang  minyak.
b.      Perkuatpelaranganeksporbahanmaterial
mentah
c.       Langkanya
gas 3 kg
d.      Program
listrik 35.000 MW yang masih jalan di tempat
e.       Reklamasi
di seluruh Indonesia yang tidak mengindahkan aspek lingkungan
f.       Kebakaran
hutan di beberapa daerah
g.      Banjir
bandang dimana-mana karena penggundulan hutan.
5.      Pertahanan
dan Keamanan
a.       PerkuatTeritorial lautdan udara
b.      Ancaman
disintegrasi bangsa
c.       Pemberantasankorupsi
d.      Pendeteksian
dini
e.       Penegakan
HAM
f.       Kewarganegaraan.
g.      Narkoba,
free sex, dan LGBT.
6.      Pendidikan
dan SDM
a.       Jaminan
pendidikan bagi semua rakyat Indonesia
b.      Kualitas
pendidikan  yang rendah
c.       Meningkatnya
pengangguran dan PHK.
7.      Agama,
Sosial, dan Budaya
a.       Radikalisme
b.      Isu
agama dijadikan komoditas politik
c.       Kemiskinan
dan pengangguran
d.      Toleransi
e.       Liberalisasi
media
f.       Perlindungan
perempuan dan anak dari human traficking
g.      Perlindungan
warisan budaya.
8.      Kemiskinan
a.       Jumlah
penduduk miskin yang bertambah
b.      Daya
belimasyarakat yang rendah
c.       Kesenjangananatar
yang miskin dan yang kaya semakin meningkat menurut Indek Rasio Gini Indonesia
d.      Bantuan
untuk rakyat miskin yang tidak tepat sasaran.
9.      Hukum
a.       Komitmen
pemerintah dalam menjalankan undang-undang masih rendah
b.  Pemerintah
banyak mengintervensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
c.      Penegakan
hukum yang tebang pilih
d.   Penuntasan
kasus–kasus korupsi besar yang jalan di tempat, seperti BLBI, Century,
suap Reklamasi, dll.
1.   Ekonomi
a.       Pertumbuhan
ekonomi yang melambat
b.      Harga
komoditas unggulan yang melemah seperti: sawit, karet, dan batubara
c.     Membanjirnya
produk–produk impor dari Tiongkok yang bisa merugikan sektor produksi dalam negeri
d.      Tumpang tindihnya kebijakan pemerintah mengenai ikan tangkap
e.       Belum
efektifnya 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK
f.       Tax
amnesty
yang salah sasaran
1.   Agraria
a.       Konflik
agraria yang masih terjadi antara rakyat dan pemilik modal.
b.      Reforma agraria yang dicanangkan pemerintahan
jokowi belum menyentuk akar permasalahan yaitu
struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang
tidak adil.
Keresahan terhadap kondisi
bangsa diatas mendorong kami mahasiswa Indonesia yang terdiri dari 12
organisasi mahasiswa ekstra kampus tingkat pusat (PB HMI, PB PMII, PP GMNI, PP
PMKRI, PP GMKI, DPP IMM, PP KAMMI, PP KMHDI, PP HIKMAHUDHI, PP HIMMAH, EN LMND,
PB PII) menyatukan tekad bergerak bersama mengingatkan rezim yang sedang
berkuasa bahwa negara dalam ambang bahaya dan harus segera diselamatkan.

(Istimewa)

Untuk mempertajam
fakta-fakta di atas kami berniat melaksanakan Simposium Nasional Mahasiswa
Indonensia yang diikuti oleh 500 perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia dari
Sabang sampai Merauke dan menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh bangsa dari
kalangan akademisi, praktisi, birokrat, dan sebagainya. Agenda ini rencananya
dilaksanakan pada 19 Oktober 2016 di Gedung Joang 45.


Baca Juga ini; – “POROS MARITIM ANTARA WACANA DAN REALITAS” 

Partai Demokrat Memberikan Tujuh Catatan Penting Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK 
 
– Ini? … Alasannya Kenapa Gas Lebih Banyak Yang Diekspor

Hasil 
dari Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia berupa Manifesto Mahasiswa
untuk pemerintahan Jokowi-JK akan disampaikan dalam rapat umum “Aliansi
Mahasiswa Menggugat” pada 20 Oktober 2016 bertepatan dengan 2 tahun
pemerintahan Jokowi-JK. Rapat Umum ini akan dilaksanakan di depan Istana Negara
dan diikuti oleh 2.000 mahasiswa Indonesia. Rapat umum juga dilaksanakan di
seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia.” Demikian bebernya Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus, An.Ketua Umum PB HMI
melalui  release yang diikirim-diterima redaksi SriwijayaAktual.com – Selasa (11/10/2016) tengah malam. (Red)


Konferensi Pers Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus “Menuju 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Jakarta, (11 /10/2016)

No More Posts Available.

No more pages to load.