Dugaan Preman Kuasai Objek Vital Pertamina, TNI-Polri Harus Bertindak

oleh -
Ilustrasi/Net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Salah satu objek vital nasional PT Partamina (Persero) Tbk diduga
sudah berada di bawah kekuasaan, ancaman dan genggaman para preman.
Demikian pernyataan Direktur Pusat Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi),
Sofyano Zakaria. Menurutnya, Pertamina sebagai BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) energi di negeri ini memiliki tugas dari Pemerintah untuk
menjamin ketersediaan dan penyaluran migas (minyak dan gas).

“Tetapi
sangat disayangkan, saat ini nyaris di bawah kekuasaan dan ancaman
serta genggaman preman,” ungkap Sofyano di Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ironisnya,
menurut Sofyano, ternyata masyarakat hampir tidak tahu perihal
tersebut. Bahkan, para petinggi Pemerintah pun tidak mengetahui bahwa
fasilitas dan sarana berupa Depo atau terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)
milik Pertamina yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM dan Elpiji
bagi rakyat ternyata di bawah kekuasaan dan ancaman kekuatan preman.

“Pekerja
Pertamina pada Depo dan terminal BBM seperti di Bitung Sulawesi Utara
(Sulut), Manggis Bali, Balongan Jawa Barat (Jabar), Medan, Merak,
termasuk di terminal BBM Teluk Kabung Padang sudah lama resah dengan
keberadaan dan dominasi preman setempat,” kata Sofyano.

Artikel Menarik Lainya!:   PDIP Usung Ahok, Mengintip Pemetaan Politik Kandidat Siap Melawan Ahok Pilgub DKI 2017, "YUSRIL-SANDIAGA UNO"

Parahnya
lagi, Sofyano menyebutkan, aksi preman di Bitung telah menimbulkan
korban seorang pekerja Pertamina ditusuk senjata tajam oleh preman
setempat. Kemudian, di Teluk Kabung, para preman nyaris telah menguasai
tempat pengisian BBM Pertamina untuk meminta upeti dari sopir tangki
BBM.

Para preman di Teluk Kabung bahkan mengeroyok dan memukuli
kepala Terminal BBM. Ketakutan dan keresahan para pekerja Pertamina di
Teluk Kabung akhirnya menyebabkan aksi stop operasi pelayanan BBM yang
membuat masyarakat sekitar ikut menanggung akibatnya.

“Ini bagai
buah si malakama, pekerja Pertamina diam, nyawa mereka terancam, kalau
mereka bereaksi masyarakat yang merugi,” ujar Sofyano.

Terkait
masalah keamanan dan ketertiban pada objek vital nasional, Sofyano
menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
(Keppres RI) Nomor 63 Tahun 2004, aset dan atau gedung serta fasilitas
BUMN merupakan objek vital nasional, apalagi fasilitas seperti Depo dan
terminal BBM adalah objek vital nasional yang harus mendapat jaminan
pengamanan dari aparat penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Artikel Menarik Lainya!:   Tanya Kenapa? ... Ketika Penjual Sate Kompak Mudik ke Sampang Saat Hari Raya Idul Adha

“Objek
vital nasional, menurut Keppres Nomor 63 Tahun 2004 adalah kawasan,
bangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara
yang bersifat strategis. Dalam Keppres itu juga menetapkan bahwa
kepolisian berkewajiban memberi pengamanan terhadap objek vital nasional
dan dalam melaksanakan pengamanan pihak kepolisian bisa meminta bantuan
TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”
katanya.

Menurutnya, berdasarkan Keppres tersebut artinya
pengamanan dan keselamatan Depo, terminal BBM dan fasilitas sejenis
lainnya milik Pertamina diamanatkan oleh pemerintah untuk menjadi tugas
dan tanggung jawab pihak kepolisian. Bahkan jika perlu, pihak TNI pun
seharusnya ikut berperan mengamankan objek vital nasional karena ini
terkait hajat hidup orang banyak terkait penyaluran BBM bagi rakyat
Indonesia.

Artikel Menarik Lainya!:   Ahok Sebut, Tak Ada Warga Menolak Saya Saat Blusukan, Buktinya Banyak Minta Foto

“Seharusnya jika pengamanan terhadap objek vital
nasional sudah berjalan sesuai ketentuan yang ada maka tidak perlu
terjadi keresahan bagi pekerja Pertamina pada Depo dan terminal BBM
seperti di beberapa tempat di atas. Jika aparat keamanan berfungsi
dengan benar pasti objek vital nasional Pertamina akan steril dari
dominasi para preman,” katanya.

Sofyano menambahkan, keberadaan
preman tersebut merupakan ancaman terbesar bagi keselamatan sarana dan
fasilitas BBM dan gas yang ada. Aparat mungkin saja lupa bahwa
keberadaan preman tersebut bukan hanya ancaman bagi pekerja Pertamina
dan mitranya saja, tetapi justru merupakan ancaman terbesar bagi
kelangsungan distribusi BBM dan Elpiji bagi rakyat.

“Jika sampai
terjadi objek vital nasional dikuasai preman apalagi telah terbukti
menimbulkan korban terhadap pekerja Pertamina, artinya aparat kepolisian
tidak mampu menjalankan fungsinya secara tepat dalam menjaga objek
vital nasional tersebut,” ujarnya. (Nusantaranews.co/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.