DPR RI Harus Buat Surat Resmi Kepada Pemerintah Terkait ASN

oleh -
Rieke Diah Pitaloka  (Anggota Komisi IX DPR RI/Ist).


JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Anggota
Baleg DPR RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengatakan Paripurna
DPR RI hari ini, Senin 20 Juni 2016 menyepakati 10 RUU masuk dalam
Prolegnas Prioritas 2016, salah satunya adalah RUU Perubahan atas UU No 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“UU ASN memiliki kelemahan pokok dalam pengaturan normanya, yaitu
tidak memuat ketentuan peralihan (overgangs bepalingen) dari pengaturan
yang lama ke pengaturan yang baru. Salah satu yang krusial adalah tidak
adanya ketentuan terkait tenaga honorer dan Pegawai Tidak Tetap di
pemerintahan, padahal mereka sudah eksis bekerja bahkan hingga puluhan
tahun tanpa kepastian status kerja dari pemerintah,” ujarnya di Senayan.

Artikel Menarik Lainya!:   Presiden RI Jokowi Melayat Ayahanda Kapolri Jend.Pol Tito Karnavian Meninggal Dunia

Menurutnya, telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lampiran butir 127) bahwa
Ketentuan Peralihan bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum,
menjamin kepastian hukum dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional
(sementara).

“Tidak adanya peraturan peralihan dalam UU ASN berakibat terjadinya
kekosongan hukum. Dengan demikian proses rekruitmen dan seleksi CPNS
yang sedang berlangsung saat ini secara hukum dapat dikatakan tidak
memiliki dasar dan payung hukum. Bahkan pemerintah, khususnya Kemenpan
RB belum menyelesaikan kewajiban membuat aturan turunan UU ASN: 19 PP
dan 4 Perpres yang diamanatkan UU ASN,” ucap Rieke.

Ia menambahkan, berdasarkan keputusan Paripurna DPR pada hari ini
bahwa UU ASN telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk direvisi dan
menjadi salah satu prioritas yang harus selesai di tahun 2016.
“Saya meminta dukungan dari pimpinan DPR RI untuk membuat surat
secara resmi kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proses
rekruitmen dan seleksi CPNS, terutama bagi pekerja  berstatus honorer
dan Pegawai Tidak Tetap yang telah mengabdi pada negara di sektor
pendidikan dan kesehatan,” kata Rieke.

Artikel Menarik Lainya!:   Warga Protes Atas Pelaksanaan Pembangunan Gardu Induk Listrik

Selanjutnya, ia memohon komitmen dari pemerintah untuk bersama-sama
dengan DPR secepat mungkin menyelesaikan revisi atas UU No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, agar ke depan seluruh proses rekruitmen
dan seleksi CPNS khususnya yang berstatus honorer dan Pekerja Tidak
Tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berkeadilan.

“Saya meyakini bahwa pemerintah, khususnya Menpan RB sangat memahami
bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh dirinya sebagai menteri
harus memiliki dasar hukum, bukan karena subyektifitas atau masukan
berbagai pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ada,” ujarnya.  (Adm).

Sumber, VIVA.co.id

No More Posts Available.

No more pages to load.