Dinilai Bermasalah, Presiden RI Joko Widodo Batalkan Ribuan Peraturan Daerah

oleh -
Foto/Ist/Net; Presiden RI Joko Widodo
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  –  Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah.
Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam
pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan
diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai
bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat
toleransi dengan persatuan di tengah kebhinekaan. Dengan toleransi dan
persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan
bangsa ke depan,” ujar Jokowi saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta
Pusat, Senin (13/6/2016).

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan
yang semakin ketat, lanjut Jokowi, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah harus saling bersinergi menjadi satu kesatuan yang utuh.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus memiliki visi dan arah
tujuan yang sama, serta saling berbagi tugas.

Artikel Menarik Lainya!:   Yusril Ingatkan, Presiden RI Harus Segera Merespon, "AKSI Kasus Penodaan Agama Islam Dapat Mengarah Seperti 1998"

“Dan dari hasil
evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, terdapat 3.143 peraturan daerah dan Peraturan
Kepala Daerah yang bermasalah yang menghambat kapasitas nasional
menghambat kecepatan kita untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan
dengan semangat kebhinnekaan kita dan persatuan kita,” kata Jokowi.

“Untuk
itu saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan
kewenangannya telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah
tersebut,” tambah Jokowi.

Perda yang dianggap bermasalah tersebut
meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan
memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu perda tersebut juga dinilai
menghambat proses perizinan dan investasi.

“Yang ketiga perda
yang menghambat kemudahan berusaha. Dan yang keempat perda yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,”
jelas Jokowi.

Artikel Menarik Lainya!:   PDIP: Pencalonan Tito Sebagai Kapolri, Dapat Berpotensi Picu Turbulensi di Internal Mabes Polri.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa, pembatalan ini
untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar yang toleran dan
yang memiliki daya saing,” tambahnya.

Dalam jumpa pers ini,
Jokowi didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala
Staf Presiden Teten Masduki. 
(Adm)

Sumber, Detiknews

No More Posts Available.

No more pages to load.