Dewie; JPU KPK RI Tidak Manusiawi

oleh -
Dewie-Sebut-Jaksa-Penuntut-Umum-KPK-Tidak-Manusiawi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Mantan anggota DPR Dewie Yasin Limpo menuding tuntutan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak manusiawi. Sebab, ia merasa tidak
terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik di
Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

JPU KPK menuntut Dewie bersama dengan staf ahlinya Bambang Wahyuhadi 9
tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 12 tahun karena dinilai
menerima suap sebesar SGD 177.700 (sekitar Rp1,7 miliar) agar
mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai
Provinsi Papua.

“Saya sangat keberatan dengan tuntutan jaksa yang menyatakan saya
menerima uang pengawalan. Tuntutan sembilan tahun penjara sangat tidak
manusiawi,” kata Dewi di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),
Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Ia mengaku mengindap tumor selaput otak, batu ginjal dan gangguan
saluran kemih. Sejak terseret dalam kasus tersebut, Dewi mengaku
penyakitnya kerap kambuh.

Artikel Menarik Lainya!:   Permohonan Sidang Praperadilan Irman Gusman Sudah Dijadwalkan, Ini .....

Bahkan, ia harus bolak-balik untuk berobat ke Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat (RSPAD). Politikus Partai Hanura itu harus segera
melakukan gamma knife untuk menghambat berkembangnya tumor selaput otak.
“Kondisi saya semakin lama semakin menurun, tetapi jaksa menyatakan
kalau saya sehat. Lalu, tuntutan saya paling tinggi dibandingkan
tersangka korupsi lainnya,” kata Dewi.

Ia membandingkan dirinya dengan Nazarudin yang hanya dituntut tujuh
tahun penjara. Padahal, Politisi Demokrat itu telah merugikan negara
sekitar Rp 600 miliar.
“Contoh lainnya, Rio Capella yang jelas menerima uang, hanya divonis
1,5 tahun. Lalu Rienaldi Bandaso yang jelas-jelas tertangkap tangan
hanya divonis empat tahun penjara,” kata Dewi.
Dewi tidak akan menyatakan penyesalan dalam persidangan. Ia yakin tidak terlibat dalam kasus suap dan hanya korban.

Artikel Menarik Lainya!:   Ahok Ditetapkan Jadi tersangka, Keputusan Penyelidik Polri Tidak Bulat

Penyuapan bermula ketika Kepala Dinas ESDM Deiyai Irenius Adi dan
Direktur PT Abdi Bumi Cenderawasih Setyadi mendatangi Dewie supaya
proyek pembangunan listrik di Kabupaten Deiyai dimasukan ke APBN 2016 di
Kementerian ESDM. Dewie menyanggupi dan meminta bantuan orang lain.

Dewie mantan Anggota Komisi VII DPR itu meminta bantuan anggota Badan Anggaran
Bambang Hariyadi agar mengupayakan alokasi anggaran pembangunan listrik
di Deiyai. Dewie dan Hadi juga kerap melakukan pertemuan dengan Irenius
dan Setyadi. Dalam pertemuan, Irenius kerap menanyakan perkembangan
alokasi anggaran pembangunan listrik, sedangkan Dewie meminta uang.

Keduanya dinyatakan aktif melakukan pertemuan dengan Irenius dan
Setyadi. Dewi juga disebut meminta fee melalui Rienalda Bandaso, asisten
pribadi Dewi sebesar tujuh persen dari Rp50 miliar.
Tak hanya itu, supaya proyek masuk anggaran, Dewie juga menemui
Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana. Politikus
Partai Hanura itu menanyakan perkembangan masuknya alokasi anggaran
pembangunan listrik di APBN 2016. Dari rangkaian perbuatan itu, Dewi dan
Hadi menerima uang sejumlah SGD 177.700.

Artikel Menarik Lainya!:   Posko Amal Berkah Ramadhan 1437H PMII Kota Palembang

Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal
13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana. (Abadikini/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.