Catatan Seorang Mahasiswa Demonstran !!!

oleh -

Oleh : Agus Suherman Tanjung,
(Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang).

SriwijayaAktual.com – Tepat pada tanggal 12 Mei 2016 Nahkoda Baru UIN
Raden Fatah Palembang terpilih dan dilantik langsung oleh KEMENAG RI
bersamaan dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga dan Ketua STAIN Curup.

Terpilihnya
Nahkoda Baru tentu diharapkan adalah memberikan warna yang baru yang
lebih baik, yang nantinya ketika mengeluarkan setiap keputusan dan
setiap kebijakan dengan memikirkan maslahat bagi seluruh pihak yang
terkena dari dampak putusan tersebut.

Tepat 4 hari setelah
terpilihnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang,  kampus UIN Raden Fatah
Palembang semakin ramai, sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan
sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) UIN Raden Fatah Palembang
selama 1 Minggu terus menerus melakukan aksi demonstrasi, terhitung
dari hari senin kemarin  (16/52016) mahasiswa tersebut 3 kali melakukan
aksi demontrasi (16,18,19/5/ 2016) di depan gedung Rektorat UIN Raden
Fatah Palembang dan di Gedung DPRD Sumsel (20/5/2016).
    “Tetapi
apa yang diharapkan dari demonstrasi tersebut sepertinya nihil karena
tidak dapat menemui langsung Rektor baru tersebut, berbagai alasan
diberikan dimulai dari Rektor yang menghadiri undangan sampai dengan
rektor yang pergi ke luar kota.

Tentu aksi dalam minggu ini
menjadi perhatian dan perincangan hangat di kalangan dosen dan mahasiswa
serta karyawan UIN Raden Fatah Palembang, spekulasi–spekulasi opini 
mulai bermunculan, dari hal yang berbau positif sampai negative tak
luput di dapatkan oleh para demontrasi, dimulai dari yang di dengar
langsung  disampaikan oleh beberapa dosen ketika waktu perkuliahan, baik
secara disengaja menuliskan status di media jejaring sosial dalam
bentuk hinaan kepada para demonstran,  bahkan fitnahan yang mengatas
namakan demonstran adalah demontrasi aksi pesanan,  bukan aksi murni.

Tentu
semua itu memberikan efek yang sangat luar biasa di dapatkan oleh para
demonstran, sebagaimana yang terjadi di lapangan setiap harinya masa
demonstran semakin bertambah bukan semakin berkurang, para demonstran
semakin semangat meperjuangkan keadilan bukan semakin mundur untuk
memperjuangkan hak yang semestinya diberikan oleh pihak kampus kepada
seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan.

Para demonstran yang
mengataskan sebagai AMPK yang terus menerus melakukan aksi turun kejalan
tersebut bukan tidak mempunyai sebab musabab dan landasan, tentu para
demonstran tersebut mempunyai landasan mengapa mereka harus turun
kejalan. Aksi yang terjadi belakangan ini merupakan aksi yang sangat
luar biasa, karena ini merupakan hal yang baru yang terjadi di kalangan
Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang, sebab dalam kurun waktu  1
minggu telah terhitung para demonstran tersebut telah 3 kali turun terus
menerus, ini merupakan hal yang baru, para demonstran saat ini sudah
geram melihat tingkah laku pejabat kampus yang hanya bisa memberikan
janji palsu bukan bukti.  padahal pimpinan-pimpinan kampus adalah
orang-orang yang terdidik yang menyandang sebagai profesor tetapi
dinilainya tidak ada bedanya seperti mereka yang tidak berpendidikan.
Dari beberapa statemen yang disampaikan adalah terkait tentang
permasalahan almamater, fasilitas dan UKT serta penolakan terhadap PMA
NO 68 Tahun 2015.

Artikel Menarik Lainya!:   Satgas Imunisasi IDAI: Izin Penggunaan Darurat Vaksin hanya Selama Masa Pandemi

Beberapa hal tersebut tentu merupakan hal yang
di pandang dinilai bermasalah oleh para demonstran, beberapa kasus
tersebut pasalnya telah berulang kali secara terus menerus di ingatkan
oleh para demonstran tetapi hanya janji palsu pula pula yang di
dapatkan.
    “Misalnya saja almamater, pasalnya 2 tahun ini
belakngan ini almamater yang menjadi simbolis kebesaran mahasiswa
tersebut tidak kunjung diberikan oleh pihak rektor kepada para
mahasiswa, almamater tersebut  seperti hilang ditelan zaman.

Permasalahan almamaterpun bukan hanya dalam minggu ini menjadi sorotan
dari seluruh mahasiswa pasalnya pada tahun 2015 tepat pada tanggal
(29/10/2015)  masa yang mengatasnamakan Forum Dewan Eksekutif Mahasiswa
UIN Raden Fatah Palembang, ribuan masa demonstran juga menuntut akan hal
yang sama dari beberapa permasalahan yang dituntut pada saat tersebut
yaitu tentang kejelasan almamater mahasiswa angkatan 2014.  Namun para
demonstran hanya mendapatkan janji yang sampai saat ini masih di kenang
oleh para mahasiswa yaitu bahwa almamater akan diberikan pada akhir
tahun 2015 yaitu bulan Desember, tetapi sampai saat ini sudah hampir
pertengahan tahun 2016 pun dari ribuan mahasiswa angkatan 2014 dan 2015
yang berjumlah ±7.000 Mahasiswa, satupun dari ribuan mahasiswa tidak
mendapatkan baju kebesaran mahasiswa tersebut padahal sama kita ketahui
mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 tersebut kuliah dengan menggunakan
sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Belum halnya tentang sistem UKT
yang diterapkan sejak tahun 2014 di Kampus UIN Raden Fatah Palembang,
sistem UKT yang diterapkan saat ini di landasi pada Keputusan Menteri
Agama No 124 Tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan
ekonomi masyarakat sumatera selatan pada umumnya dan terkhusus keadaan
ekonomi orang tua mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
    “Sistem
UKT yang diterapkan saat ini sepertinya telah merebut hak mahasiswa dan
melanggar UUD 1945 Pasal 31 “bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada UUD 1945 telah
di atur bahwa warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan
pendidikan dengan kemudahan, tetapi dengan berlakunya sistem UKT yang
berlaku saat ini jelas sangat memberatkan mahasiswa UIN Raden Fatah
Palembang dan tentunya merebut hak mahasiswa.

Artikel Menarik Lainya!:   WADUH !!! Pengantin Pria Melarikan Diri Setelah Melihat Istrinya ...Kenapa Ya? Hmmm ...

Tepat di hari
dilantiknya Rektor Baru UIN Raden Fatah Palembang, pada tanggal 12 Mei
2016 rektor UIN Raden Fatah Palembang langsung mengeluarkan surat
keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor
203 Tahun 2016 tentang Tarif UKT 2016/2017, pada keputusan tersebut
besaran UKT untuk ajaran baru di tahun 2016/2017 besaran UKT jauh lebih
mahal dari sebelumnya, besaran UKT terus menerus naik tanpa sebab dan
alasan yang pasti, misalnya saja di tahun 2014 tahun perdana sistem UKT
diterapkan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan hukum mendapatkan kewajiban
dari UKT sebesar Rp. 1.200.000, ditahun ajaran 2015 dengan jurusan yang
sama mahasiswa mendapakan kewajiban yang lebih tinggi dari sistem UKT
yaitu sebesar Rp. 1.900.000,- dan di tahun ajaran 2016 tahun ajaran baru
yang akan datang mahasiswa dengan Fakultas yang sama dan jurusan yang
sama lebih mendapatkan beban yang lebih besar yaitu Rp. 2.500.000,-.
 
  Padahal mahasiswa di setiap tahunnya mendapatkan hak yang sama
dengan mahasiswa di angkatan 2013 yang tidak memakai sitem UKT dan
membayar Uang Kuliah sebesar Rp. 600.000,- . beban yang diberikan
semakin berat tapi fasilitas toh masih sama saja, sama-sama memakai
ruangan kelas yang sama, dosen yang sama, toilet yang sama dan parkiran
yang sama.

Alasan berlakunya UKT pun tidak masuk akal jika kita
kalkulasikan dengan tidak berlakunya sistem UKT lebih dikerucutkan
kepada mahasiswa 2013, maka jumlah dana yang harus dibayar oleh
mahasiswa sampai dengan memperoleh sarjana di hitung dengan masa 4 Tahun
Kuliah serta biaya Pangkal, PPL sampai dengan Wisuda maka jumlah yang
harus di keluarkan adalah Rp. 9.890.000,- tentu jelas jauh lebih murah
dibandingkan dengan penerapan sistem UKT bagi mahasiswa angkatan 2016,
jika keputusan Rektor tersebut sampai di laksankan maka jumlah dana yang
harus di keluarkan dalam hitungan masa kuliah selama 4 Tahun adalah
sebesar Rp. 20.000.000,- .

Artikel Menarik Lainya!:   Asal Mula ... Batik Tulis Giriloyo, Dari Sejak Pembangunan Makam Raja-Raja, Hingga Saat Ini Masih Ada Pembatik Tertua di Giriloyo

Dalam penerapan sistem UKT yang
diterapkan, pelaksanaanya masih saja setengah-setengah, penerapan dari
 keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015,
sepertinya pada pelaksanaan pasal yang diterapkan yang hanya
menguntungkan para penguasa sebagaimana dijelaskan pada Keputusan
Menteri Agama tersebut,  dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Negeri yang
melaksanakan sistem UKT dilarang untuk melakukan Pungutan dalam bentuk
apapun, tetapi nyatanya beberapa fakultas masih saja melakukan pungutan
misalnya saja fakultas Syari’ah dan Hukum walau UKT di terapkan tetapi
pungutan lain masih saja dilakukan seperti Uang POM dan biaya Study Tour
Falak, bukankah ini menyalahi aturan???

Belum lagi ketika
berbicara tentang fasilitas, predikat UIN yang 2 Tahun telah disandang
saat ini sepertinya sama saja halnya seperti Sekolah Tinggi,  hampir
seluruh dosen, dan mahasiswa berkeluh kesah terhadap fasilitas yang
sangat-sangat kurang. Letak kenyamanan dan keamananpun menjadi keluh
kesah yang tidak ada kesudahan, hampir seluruh fasilitas di mulai dari
kelas, toilet, tempat parkir sampai tempat ibadah menjadi hal yang
terbelakang dan kuurang mendapatkan perhatian dari pihak pejabat kampus.

Karena
dengan permaslahan tersebut pula lah para demonstran yang mengatas
namakan sebagai AMPK ini terus menerus tiada henti untuk memperjuangkan
keadilan dan kebenaran seperti istilah hukum “
Fiat Justitia Ruat
Coeleum” Biarpun Langit Runtuh, Keadilan Harus Tetap Ditegakkan. Hal ini
pulalah yang seharusnya dilaksanakan dan diterapkan diseluruh
mahasiswa, Dosen serta Pemimpin kampus demi terlaksananya Kampus Yang
Unggul Serta Berwawasan Internasional Sesuai Dengan Visi UIN Raden Fatah
Palembang sendiri.

Berharap semua pihak, khususnya internal
Civitas UIN Raden Fatah Palembang, tetap bersatu, bahu membahu
membesarkan nama Universitas Negeri Islam sebagaimana mestinya. ((Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.