Budaya Politik Spanduk Dalam Pesta Demokrasi

oleh -60 views
 
Oleh, Bujang Efendi (Kabid PA HMI Cabang Palembang 2015-2016)

PALEMBANG, SriwijayaAktual.comAkhir-akhir ini, tampak marak terjadinya sosialisasi politik beberapa nama kandidat yang akan diusungkan
bakal maju sebagai calon Gubernur Sumsel pada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  serentak 2018. Keberagaman tampilan politik spanduk yang makin ramai ini
menandakan pula warna-warni sebagai pelanginya sebuah demokrasi dan keragaman
para kontestannya mulai bermunculan. Kehadirannya pun merupakan hal yang sangat
wajar dan paling umum dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa
Pilkada 2018 semakin mendekat,  dengan tujuan dan maksud tiada lain tiada
bukan sebagai berikut ; pertama, untuk mengenalkan salah
satu calon kandidat kepada masyarakat luas. Kedua, dengan adanya
jargon tertentu membuat untuk lebih mudah dikenal. Ketiga, mensosialisasikan visi misi kandidat calon untuk 5 tahun
kedepan.

Namun kehadiran politik sepanduk,  menurut  penulis tidak ada jaminan bahwa Bakal Calon Kepala Daerah
Selain itu, politik spanduk tidak
  hanya digunakan    fokus pada Pilkada melainkan agenda-agenda diluar politik yang dijadikan sebagai
peluang untuk ‘‘cari panggung’’. Seperti ucapan selamat kepada hari besar
islam, hari besar nasional, acara adat dan lain-lainnya yang
dapat  jadikan sebagai
ajang peluang untuk
konsolidasi
kekuatan secara tidak langsung. Hal itu semua merupakan seakan-akan mereka dinilai
oleh masyarakat mendukung terhadap suatu kegiatan tersebut.    
Dengan bertebarannya
 ratusan bahkan ribuan politik spanduk dari desa hingga ke Kota,
 itu kurang efektif untuk
dilakukan walaupun sudah umum untuk dilakukan dalam setiap pemilu.
Namun, bahkan politik spanduk  dapat berdampak mengkotak-kotakkan pemikiran
masyarakat awam yang awalnya tenang, damai
,  hingga mulai bergeser paradigma
bahkan fanatik menilai terhadap salah satu kandidat
. Selain itu, juga
dapat terjadinya
perusakan spanduk rival
politiknya. Masyarakat tidak butuh politik sepanduk yang menghabiskan puluhan
juta rupiah. Tetapi masyarakat butuh pencerdasan dari calon kandidat.

Banyak cara yang dapat
dilakukan untuk melakukan sosialisasi politik,  seperti langsung turun kemasyarakat dan melakukan suatu pertemuan
mulai antar desa, antar kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten berdioalog
interaksi langsung dengan masyarakat. Dan itu
hemat penulis  fikir dapat lebih rill dan efektif reckruitmen suara. Karena  kandidat atau Calon
Kepala Daerah (Cakada)
dapat bicara langsung memaparkan tentang mengapa kandidat tersebut mau
maju.? Apa program kerja 5 tahun kedepan.? Program apa yang diprioritaskan.?
Dll.
Ada 2 hal yang menentukan mengapa
masyarakat
berparstisipasi
memilih dalam pesta demokrasi, dan itu menjadi
peran kita semua, terkhsusnya penyelenggara pemilu, yakni;
 Pertama, adanya upaya pembangunan kesadaran politik masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dan Kedua, adanya
kepercayaan terhadap pemerintah
dalam hal ini Cakada yang terpilih dapat amanah. Sehingga
masyarakat tidak
apatis terhadap segala
bentuk apapun yang sifatnya berbau politik.
Politik itu tidaklah kotor,  politik itu  tidaklah
kejam
, tetapi politik itu
suci dan murni
, namun  hanya
saja aktor-aktor tertentu
yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat  politik itu bergerak kotor, kejam, dan menghalalkan segala
cara.
Seharusnya politik itu adalah
bagaimana upaya untuk memperbaiki suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
Moment pesta demokrasi inilah, saatnya pendidikan politik yang baik dibangun, untuk meluruskan
kesalahan-kesalahan pemahaman masyarakat tentang politik, bahwa kita terjun
kedunia politik bukanlah hanya semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan
atau harta dunia, tetapi  berpolitik hanya untuk membawa ajaran dakwah
Islamiyah
, sehingga etika dalam berpolitik tetap terpelihara dan
terjaga
dengan baikWaallahualam bishshawab.

No More Posts Available.

No more pages to load.