BPK RI, Mengkritisi Kebijakan Impor Yang Terjadi Dalam Beberapa Waktu Belakangan

oleh -
Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri). (Ist/Net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
mengkritisi kebijakan impor yang terjadi dalam beberapa waktu
belakangan seharusnya keluar sebagai keputusan Menko Perekonomian Darmin
Nasution.

“Impor ini domain Menko Perekonomian (Darmin
Nasution). Pak Menko yang harus tanggung jawab, jangan diserahkan ke Pak
Lembong (Menteri Perdagangan) karena semua data harus dijelaskan dan
diputuskan di situ,” kata Anggota IV BPK Rizal Djalil di Jakarta, Selasa
(21/6/2016).

Menurut dia, forum rapat koordinasi antarkementerian dan
lembaga itu harus menjadi pusat pengambilan keputusan final. Pencocokan
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga seharusnya bisa dilakukan
dalam rapat tersebut sehingga tercipta kebijakan yang tepat.

Artikel Menarik Lainya!:   “Berhentilah Korupsi, Atau Jika Tidak, Kami dapat Lebih Kejam Lagi"

“Tapi jangan abaikan juga data Kementerian Pertanian,” tambahnya.

Rizal
menambahkan, pihaknya sama sekali tidak antipati terhadap impor. Ia
hanya meminta agar keputusan impor diambil berdasarkan data kebutuhan,
cadangan, yang valid.

“Kami katakan, kalau butuh impor, ‘please’ (silakan), tapi harus dalam forum dengan data yang akurat,” ujarnya.

Dalam
kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui
keputusan impor merupakan keputusan besar yang menyangkut kepentingan
masyarakat banyak sehingga telah dipikirkan secara matang.

“Kebijakan
yang demikian besar itu tidak mungkin Seorang menteri jalan sendiri,
pasti kami jalan bersama dan forum yang lazim itu memang rakor dengan
Menko Perekonomian,” sebutnya. (Adm)

Sumber : antara

No More Posts Available.

No more pages to load.