Besok Komisi II DPR RI Ketok Revisi UU Pilkada

oleh -

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan
mengambil keputusan terkait sejumlah poin yang akan masuk dalam Revisi
Undang-Undang (RUU)  Pilkada, besok. Namun kurang dari 24 jam pengambilan
keputusan, ada dua poin yang masih didiskusikan.

“Poin pertama petahana apakah cukup (mengajukan) cuti (saat) kampanye
atau cuti saat pendaftaran saja. Kedua, rumusan sanksi bagi yang
tertangkap tangan money politic,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Menurut Tjahjo, bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah yang
tertangkap tangan melakukan politik uang, mereka langsung
didiskualifikasi dari pencalonan. Namun yang masih menjadi perdebatan
jika tim sukses paslon yang melakukannya.

“Timnya bagaimana? Membuktikan tim harus ada SK tim. Jangan sampai
nanti, orang nyusup atas nama dan sebagainya. Nah itu, ancaman
hukumannya bagaimana? Kalau denda bagaimana?” ungkap Tjahjo.

Sementara, terkait keharusan mundur bagi anggota DPR, DPD dan DPRD
yang maju dalam pilkada, pemerintah tetap berpedoman pada putusan
Mahkamah Konstitusi. Anggota legislatif harus mundur saat resmi
ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Kita, pemerintah, enggak mungkin melanggar apa yang sudah diputuskan
oleh MK. Ini yang sejak kemarin, tadi kami lobi mulai jam 10.00 WIB
memahamkan itu. Sudah (satu suara dengan DPR), tinggal rumusannya DPR
dan menyerasikan karena besok sudah harus ketok jam 10.00 WIB, ” kata
Tjahjo.

Terkait tersangka kasus tertentu yang bersikukuh maju dalam pilkada,
sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk tetap menghormati
asas praduga tidak bersalah. Kalau kelak ada putusan pengadilan terbukti
bersalah, calon wajib mundur.

“Kalau terdakwa bagaimana? Dia didakwa. Ada bukti dia bersalah tapi
belum keputusan hukum. Ini tinggal menyerasikan. Tetap asas praduga
tidak bersalah ada, aspek keadilan ada. Harus menjadi dasar partai
politik atau masyarakat yang memilih, ada jaminan,” kata dia.

Pembiayaan pilkada pun sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Pembiayaan dari APBN
dapat dilakukan jika ada keadaan darurat dalam proses perhelatan
pilkada.

Tjahjo menambahkan, tidak ada pemberatan syarat calon perseorangan.
Syaratnya tetap 6,5 hingga 10 persen. Begitu juga syarat partai politik
yang dapat mengusung pasangan calon. “Syarat parpol tetap 20-25 persen
(dari kursi DPRD),” ungkapnya. (Abadikini/Adm).

No More Posts Available.

No more pages to load.