Bamus DPR RI akan Bentuk Pansus RS.Sumber Waras

oleh -
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Ist)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (Bamus DPR) RI
memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) pembelian lahan Rumah
Sakit Sumber Waras.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo saat
dikonfirmasi terkait rencana Komisi III DPR memanggil KPK dan BPK usai
hari raya lebaran.

“Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk
Pansus daripada kasus (RS) Sumber Waras,” ujarnya saat menghadiri buka
puasa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Namun, pria yang
akrab disapa Bamsoet itu mengaku belum mengetahui detail terkait pansus
tersebut. Yang pasti kata dia, Bamus sudah memutuskan membentuk pansus.

Artikel Menarik Lainya!:   Masyarakat Membangun Musholla Dihalaman BNN Provinsi Sumsel

“(Usulan) dari Bamus, pimpinan dewan. Nah, kami belum mendapat penugasan, itu prosesnya mungkin baru selesai lebaran, baru nanti ditindaklanjuti,” katanya.

Meski
belum terbentuk, ia menambahkan pansus tersebut nantinya akan
melibatkan minimal dua komisi yakni komisi III dan XI, dimana BPK berada
di bawah Komisi XI sedangkan KPK Komisi III.

Sementara terkait
materi yang akan dibahas dalam Pansus tersebut, Bambang belum dapat
memastikannya. Namun kata dia, nantinya tidak hanya terkait perbedaan
pandangan BPK dan KPK soal Sumber Waras.

“Ya barangkali akan melebar juga ke banyak hal,” ucapnya.

Sementara,
berbeda dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman
justru tidak menyetujui adanya Pansus kasus RS Sumber Waras. Meski
begitu, ia belum memastikan jadi tidaknya Pansus tersebut dilaksanakan.

Artikel Menarik Lainya!:   AM Hendropriyono, Sebut Archandra Aset Bangsa Indonesia Yang Sangat Berharga

“Nanti kita lihat (Pansus), nggak perlulah itu. apalagi Pansus,” ujarnya.

Seperti
diketahui, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyisakan masalah.
Audit BPK menyebutkan adanya dugaan pelanggaran dalam pembelian lahan
tersebut. Sementara Ketua KPK Agus Rahadjo sempat mengatakan jika tidak
ada pelanggaran atau potensi terjadinya korupsi. (Adm).

Sumber, Republika

No More Posts Available.

No more pages to load.