Apabila Dalam Setahun Tidak Melakukan Reformasi Internal Tubuh Polri, Lebih Baik Tito Dipecat Saja

oleh -
Calon Kapolri Komjend Pol Tito Karnavian/Ist

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Direktur Center of Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafy
meminta agar DPR mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan
persetujuan atas penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Menurut Uchok, seorang Kapolri tidak bisa hanya dinilai semata hanya
dari prestasi yang telah dibingkainya. Tetapi harus ada visi misi yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai berbagai kebutuhan
Polri ke depan.

“Karena itu, DPR harus mempertimbangkan terlebih
dahulu Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri,” kata Uchok saat
ditemui di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Uchok mengatakan pihaknya
pesimis Tito dapat menjadi Kapolri yang mampu melakukan reformasi di
tubuh Polri nantinya. Apalagi, kata dia, muncul keraguan akan lahirnya
inisiatif dari kepemimpinan Tito untuk menempatkan posisi Polri di bawah
garis kordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“CBA (Center For Budget Analysis) menilai pesimis bila Tito
menjadi Kapolri akan mampu melakukan reformasi yang belum selesai dalam
lembaga kepolisian seperti mengembalikan jati diri polisi sebagai
pelindung dan pelayanan masyarakat. Dan juga pesimis, Tito akan mau
mendesain Polisi tidak di bawah presiden lagi, tapi sudah di bawah
kementerian seperti TNI. Masa polisi lebih hebat dari TNI,” paparnya.

Selain
itu, lanjut Uchok, kendati Tito tercitrakan sebagai sosok yang cerdas
dan berprestasi, tetapi belum tentu yang bersangkutan mampu melakukan
agenda utama dalam membersihkan Polri dari praktek menyimpang.

“Seperti
berani dan punya nyali untuk menghapuskan praktek prateks tradisi
polisi yg identik dengan pemeras, pemalak, permainan kasus dan melakukan
kekerasan fisik seenak saja kepada rakyat yang sering mengadakan
demontrasi. Selanjutnya, bila melihat alokasi anggaran Kepolisian yang
setiap tahun banyak dialokasikan kepada belanja pegawai sebesar 50
persen daripada untuk pelayanan dan perlindungan hanya di bawah 25
persen saja. Dengan besar belanja pegawai berarti berbanding lurus
dengan personil polisi yang terus meningkat. Terus meningkatnya personil
polisi ini adalah tugas Tito ke depan, yaitu mengurangi personil polisi
agar alokasi anggaran bisa diperuntukan untuk pelayanan publik. Dan
kalau Tito tidak mengurangi personil kepolisian, maka akan terganggu
hubungan tidak sehat antara polisi dengan TNI. Karena polisi bisa
dinilai sedang mempersiapkan perang dengan TNI agar mereka takluk dan
tunduk kepada polisi,” jelasnya.

Kemudian dari itu, ungkap Uchok,
bila dilihat dari sosok latar belakang karir Tito di kepolisian lebih
banyak bergulat dalam karir reserse atau intel.
“Ini artinya, dan
harus jadi pertimbangan DPR, biasanya polisi yang punya latarbelakan
intel tidak bisa kerjasama dengan Tim. Tapi selalu bertindak sendiri
atas nama lembaga kepolisian. Maka itu, kami meminta kepada presiden
Jokowi melakukan monitoring dan evaluasi kepada program program
reformasi Tito setiap tahun sekali. Kalau dalam setahun tidak melakukan
reformasi, lebih baik Jokowi cabut mandat atau dipecat saja,”
pungkasnya. (Adm).

Sumber,Nusantaranews.co

No More Posts Available.

No more pages to load.