Ahok, Reklamasi, dan Pilkada DKI??? …

oleh -57 views
JAKARTA, SriwijayaAktual.comDua kementerian masih berbeda pendapat terkait
keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk
melanjutkan kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dua Kementerian itu
adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani menegaskan, kelanjutan
reklamasi Pulau G hanya dapat dilakukan setelah perusahaan memenuhi
persyaratan kelengkapan dokumen analisis dampak lingkungan yang
diberikan pihaknya.
“Mereka harus menghentikan kegiatan sampai dengan terpenuhinya
kewajiban-kewajiban, termasuk salah satunya mengubah dokumen lingkungan
mereka,” ujarnya, Jumat (16/09/2016).
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan pulau buatan tersebut.
Menurut Susi, reklamasi yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa
Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro Grup)  memunculkan banyak
persoalan. Salah satunya keberadaan Pulau G seluas 161 hektar dapat
menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang dengan adanya alur
pelayaran nelayan dari/ke Pelabuhan Muara Angke. Kehadiran pulau buatan
itu dapat menyebabkan gangguan keselamatan dari dan ke Pelabuhan Sunda
Kelapa dan Tanjung Priok.
“Keberadaan Pulau G dapat menimbulkan gangguan relasi jaringan
sosial masyarakat perikanan, dan menyebabkan penurunan pendapatan serta
peningkatan biaya operasional nelayan karena jarak tempuh yang semakin
menjauh,” ujar Susi.
Reklamasi kepentingan penguasa dan pengusaha
Sejumlah pihak berkomentar miring terkait proyek reklamasi
tersebut. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rahmat S Labib
menegaskan proyek reklamasi sejatinya bukanlah untuk kepentingan rakyat,
melainkan mensejahterakan para asing dan aseng.
“Apa yang terjadi pada penguasa hari ini adalah antara perkataan
dan perbuatan berbeda. Ketika akan berjuang ingin mensejahterahkan
rakyat tapi kenapa menaikkan harga BBM. Sama halnya dengan reklamasi,”
ungkap Rahmat.
Hal itu mengemuka saat Halqah Islam dan Peradaban HTI bertema
“Ada Bahaya Cinaisasi Dibalik Reklamasi Teluk Jakarta” di Gedung Joeang
45 Menteng Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Rahmat menyayangkan tindakan perbuatan penguasa
yang berbeda dengan perkataannya. Sementara, kata dia, rakyat dipaksa
untuk tunduk pada hukum tapi di dalam kasus ini, Rahmat mempertanyakan
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang memerintahkan untuk
melanjutkan proyek reklamasi pulau G yang sebelumnya sempat dihentikan
sementara oleh eks Menko Maritim Rizal Ramli sebelumnya.
“Ini dimana konsistensinya, dimana kata dan perbuatannya berbeda,” ujarnya.
Ismail Yusanto
Sementara itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto melihat ada tiga
persoalan dibalik proyek tersebut. Pertama, kata dia, adalah reklamasi
itu sendiri. Sebab, kata dia, pantai merupakan milik umum, dan menurut
pandangan Islam petugas juga harus menjaganya demo pemanfaatan milik
umum itu ke rakyat/publik.
“Negara tidak boleh menyerahkan tempat umum itu pada koorporasi,” ungkap Ismail.
Menurut dia, bukan terletak pada izin lengkap atau tidaknya
proses proyek reklamasi tersebut. Bagi Ismail, hal itu sudah batal demi
hukum. Persoalan berikutnya, sambung dia, di balik persoalan itu ada
masalah politik yang sangat serius.
“Jadi itu bukan pada persoalan bisnis. Jika nanti untuk
memenangkan Ahok di Pilkada DKI dengan menghabiskan dana Rp 30 triliun
itu adalah persoalan kecil, karena dimata para pengembang itu mereka
sudah memperoleh keuntungan bisa mencapai Rp 200 triliun,” tuturnya.
Masih kata Ismail, ada suatu rekayasa demografi untuk menjalankan
penguasaan di negeri ini dan secara politik negara ini dikuasai oleh
Cina, dan persoalannya bukan masalah ras melainkan kapitalis. Kata dia,
watak kapitalis dimana-mana itu adalah serakah.
“Jika bumi bisa ditelan, ya mungkin ditelan juga,” ujarnya.
Selanjutnya, tambah Ismail, persoalan berikutnya adalah sistem
ideologi. Jika betul Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja untuk rakyat,
maka sudah semestinya keputusan Menko Rizal Ramli yang membatalkan
reklamasi pulau G itu bisa dikukuhkan.
“Tapi kenapa malah Menkonya diganti dengan berbagai dalih
pembatalan itu dianulir. Ini menunjukkan Presiden kita tidak pro rakyat,
dan kedaulatan berada di tangan konglomerat. Kebijakan yang keluar
justru pro konglomerat,” beber dia.
Mantan KSAL TNI Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto menilai saat
ini bangsa Indonesia tenggelam pada persoalan kecil di balik persoalan
besar. Dan Indonesia terlalu cantik, sehingga semua negara
menginginkannya.
“Kondisi sekarang, nilai-nilai pada Pancasila kita dihancurkan.
Dan apa yang terjadi sekarang ini, prosesnya sudah panjang,” ungkap
Slamet.
Dikatakan Slamet, masalah reklamasi adalah bagian dari strategi
para aseng. Mereka berusaha menguasa perekonomian agar bisa merebut
kekuasaan.
“Jika Jakarta bisa dikuasai, ya berarti itu menguasai Indonesia,” kata dia.
Reklamasi sudah bermasalah sejak awal
Reklamasi di bagian utara Jakarta sudah mulai pada 1980-an. PT
Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan
penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah
Pantai Mutiara.
Dalam penelusuran, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi
kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi pada 1981.
Hutan bakau Kapuk yang direklamasi sepuluh tahun kemudian untuk
pemukiman mewah yang kini disebut Pantai Indah Kapuk. Jakarta
mereklamasi buat kepentingan industri yakni Kawasan Berikat Marunda pada
1995.
Gubernur DKI Jakarta waktu itu Wiyogo Atmodarminto menyatakan,
reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan
sudah tidak memungkinkan lagi.
Pada 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan yang menjadi
dasar reklamasi, Keppres No. 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara
Jakarta.
Dua tahun kemudian, Bappenas mengeluarkan Keputusan Ketua
Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan
Pantai Utara Jakarta.
Tahun 2010, terbentuk Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh
Kementerian LH dan disepakati oleh tiga Provinsi, DKI Jakarta, Jawa
Barat, dan Banten. Pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan
proyek reklamasi ini tak layak.
Pada 2011, para pengembang di calon lahan reklamasi memenangkan
gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Sejak 2012, proyek ini
berjalan lancar.
Setidaknya ada 17 pulau yang akan dibangun, mulai dari pulau A
hingga Q. Tiga kawasan akan membagi pulau ini Kawasan barat untuk
pemukiman dan wisata. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan
komersial. Sedang kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan
pergudangan.
Pembangunan Daerah DKI Jakarta, ada 9 perusahan pengembang properti mendapat bagian pembangunan di lahan reklamasi, diantaranya:
1. PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda
2. PT Pelindo II
3. PT Manggala Krida Yudha
4. PT Pembangunan Jaya Ancol
5. PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu)
6. PT Jaladri Eka Pasti
7. PT Taman Harapan Indah
8. PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro)
9. PT Jakarta Propertindo.
Namun, untuk Pulau G yang dikelola PT Muara Wisesa Samudera (anak
perusahaan Agung Podomoro) masih menyisakan persoalan hukum, menyusul
adanya keputusan Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta yang mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK)
Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin reklamasi
Pulau G .
Hakim juga memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.
Terkait dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources
Studies Marwan Batubara mengakui bahwa proyek reklamasi itu sudah
bermasalah sejak awal.
“Oh iya itu sudah sangat jelas, tidak mungkin ada kisruh dan gugatan-gugatan. Apalagi ada demo penolakan reklamasi,” ucap dia.
Main mata pengembang dan penguasa
Pengamat Kebijakan Publik Dr. M. Rahmat Kurnia menilai aneh
dibalik skandal reklamasi ini. Keanehan itu, sudah mulai terjawab
berawal disaat Menko Rizal Ramli kala itu dalam memutuskannya tidaklah
gegabah. Sebab, dari hasil penelitian melibatkan 3 Kementerian terkait
yakni KLH, Perikanan dan Kelautan serta Perhubungan.
“Tentu dari kerusakan terhadap lingkungan itu bermacam-macam. Dan ini ada bahaya besar,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Rahmat, setelah dibatalkan oleh Rizal Ramli, reshuffle kabinet pun bergulir dan korbannya adalah yang menghalangi proyek reklamasi.
“Dari sini, konspirasinya sudah kelihatan ada sesuatunya lho,” tegas dia.
Rahmat mensinyalir, proyek reklamasi yang jalan terus ini ada
kepentingan dan tekanan besar. Kepentingan diwakili investor yang
mayoritas adalah negara China.
“Kalau tekanan itu ada kata kunci seperti yang disampaikan Pak Luhut, Nih reputasi pemerintah,” beber dia.
Apa iya pemerintah pro pengusaha?
Agar tak dibilang fitnah, mari kita bicara faktanya. Presiden
Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja pernah  mengakui
ada 13 proyek yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera pada 2013-2016.
Menurut Ariesman, pengerjaan proyek oleh anak usaha Agung Podomoro itu
terkait dengan kewajiban tambahan proyek reklamasi yang diminta Gubernur
DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  
“Ada proyek yang sedang dan sudah dikerjakan. Hal itu akan
diperhitungkan ke kontribusi tambahan,” ujar Ariesman, seperti tertulis
dalam dokumen hasil pemeriksaan pada 2 Mei 2016, yang salinannya
diperoleh Tempo.
Laporan itu memuat kontrak 13 pekerjaan Muara Wisesa senilai Rp
392,6 miliar. Total biaya yang dikeluarkan Rp 218,7 miliar. Sedangkan
jenis pekerjaan yang digarap, antara lain pembangunan dan pengadaan
mebel rumah susun sederhana sewa di Daan Mogot, Jakarta Barat; pengadaan
rumah pompa dan Fasilitasnya; serta penertiban kawasan prostitusi
Kalijodo.
Baca Juga Ini; Ridwan Saidi;Reklamasi Pantai, Strategi China Ancam Ketahanan dan Keamanan RI
Petugas di KPK mengatakan kebijakan penerimaan kontribusi
tambahan dari pengembang reklamasi berpotensi menyimpang. Sebab, tidak
memiliki landasan hukum. Ketentuan ini baru diusulkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Pantai Utara
Jakarta.
Dugaan berikutnya terkait dengan kelanjutan reklamasi yang
berhubungan dengan kekuasaan Ahok adalah, pernyataan Luhut yang mencabut
kebijakan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta sehari setelah
Ahok mendatanginya di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
pada 8 September 2016.
“Semua dilanjutkan. Kalau nanti ada perlu penyesuaian-penyesuaian
kita lakukan penyesuaian,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya,
pada Jumat, 9 September 2016. (*).

Sumber, Rimanews

No More Posts Available.

No more pages to load.