ADD Antara Realita dan Prasangka

oleh -
widodo
Oleh, Widodo SH, Bendahara Umum Lembaga Karya Usaha Muda (LKUM).

SriwijayaAktual.com Salah satu poin penting dari kebijakan pemerintah yang
diamanahkan dalam Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat posisi Desa, mainstreaming pembangunan nasional ini patut
diapresiasi sebagai sebuah langkah penting dan strategis, sebab dari aspek
demografi sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa, dari aspek geografis
desa di Indonesia memiliki keanekaragaman natural resources yang melimpah,
namun belum dioptimalkan pengelolaannya, serta dari sisi geopolitik menjadi
basis suara rakyat yang sesungguhnya.

Afirmasi yang menempatkan Desa sebagai fokus
pembangunan nasional pun telah terimplementasi dari alokasi pendanaan yang
cukup besar utamanya bila dilihat dari aspek peningkatan alokasi dana Desa,
dimana untuk tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup fantastis yakni sekitar
125% (dari Rp.20,1 triliun tahun 2015 meningkat menjadi Rp 47 triliun pada
tahun 2016).
Namun demikian realitas kekinian menunjukkan bahwa,
alokasi anggaran yang besar tidak lantas mampu menyelesaikan persoalan yang
dialami desa, justru saat ini muncul problematika baru, antara lain
keterlambatan penyerapan anggaran, penolakan Pemerintah Daerah dan Desa untuk
mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD), kebingungan pemerintah Desa untuk menyusun rencana
pemanfaatan dana desa, termasuk kesulitan merancang program prioritas Desa,
serta kekhawatiran kesalahan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang
bisa berimplikasi pada “Keharusan Melanjutkan Pendidikan Dibalik Jeruji Besi”.
 
Persoalan-persoalan tersebut menjadi anomali dari niat
baik pemerintah untuk membangun Indonesia dari Desa, dan  menyadarkan kita
bahwa semangat dan niat baik belumlah cukup untuk mewujudkan suatu perubahan,
namun sangat dibutuhkan sebuah “Aplikasi Baik, Dalam Bentuk Kebijakan Yang Benar dan Pelaksanaan Yang Tepat Sasaran”, dimana hal ini belum terjawantahkan
dari berbagai kebijakan teknis yang dibuat oleh Pemerintah, melalui 3
kementrian yakni Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes, PDT/ Transmigrasi.
 
Alih-alih mampu mewujudkan sinergi dan akselerasi
pelaksanaan otonomi Desa, justru dalam perjalanannya menimbulkan tarik menarik
kepentingan, hal ini terlihat dari kesan kompetisi membuat perangkat aturan
teknis, berupa 4 PP (Peraturan Pemerintah), 4 Permendagri, 5 Permendes dan 2
Permenkeu dan terakhir dengan keluarnya SKB 3 Menteri, dimana aturan–aturan itu
justru semakin membingungkan para pelaksana, ditingkat daerah maupun Desa. Dan
membuat pemanfaatan Dana Desa terancam tidak tepat sasaran.
Disamping kelemahan dari Beleid tersebut, dalam
beberapa kesempatan masyarakat Desa juga dibuat gamang oleh komentar para
penentu kebijakan, yang selalu berubah terkait pemanfaatan Dana Desa. 
Beberapa waktu lalu Kemendes memfatwakan prioitas Dana
Desa untuk kemiskinan, pendidikan kesehatan dan pertanian, beberapa hari
kemudian berubah lagi, yakni pembentukan BUMDes, lalu  Infrastruktur,
Koperasi dan yang terbaru untuk membangun TPS (Tempat Pembuangan Sampah
Sementara), namun dalam hitungan hari, berubah lagi menjadi selembar kertas pun
cukup yang penting penyerapan..penyerapan…dan penyerapan bisa dipercepat. Hal
ini memberi kesan bahwa Pemerintah sendiri tidak punya road map yang jelas
tentang Dana Desa.
 
Selain itu, sesat pikir terkait Dana Desa, juga
terlihat dari masih kuatnya asumsi yang ada dari aparat pemerintah dari Pusat
sampai ke Desa, bahwa penyebab utama masih tertinggalnya Desa yakni
ketersediaan dana yang terbatas, sehingga pandangan mereka selalu berkutat pada
“Berapa Anggarannya?” atau “Semakin Banyak Anggarannya, Maka Semakin Banyak Program dan Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan di Desa”, padahal dalam
penganggaran publik, prinsip yang berlaku adalah Money follow function, atau
anggaran berbasis pada urusan, fungsi atau kewenangan, sehingga yang harusnya
diperjelas lebih awal adalah kewenangan apa saja yang dimiliki oleh setiap
Desa.
Sejatinya alokasi dana desa adalah anggaran
keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal
dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten. Akhir tahun 2015, kementerian desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan peraturan menteri desa nomor 21 tahun
2015 tentang prioritas penggunaan dana desa 2016. Peraturan ini menjadi salah
satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan dana
desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Selain
kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti alokasi dana
desa (ADD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),
bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Pernyataan
ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan prinsip penggunaan
dana desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa yaitu
menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa yang di biayai dana desa, sebagai acuan bagi
pemerintah kabupaten atau kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana
desa dan sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penggunaan dana desa.


Baca Juga; Reshuffle Jilid II, Antara Janji & Mimpi

Redesain pembangunan Desa ini patut dilakukan, dengan mengacu pada
pesan Bung Karno “Sungguh Tuhan YME, Hanya Memberi Satu Hidup Kepadaku, Tidak Ada Manusia Mempunyai Hidup Dua atau Tiga Kali, Tetapi Hidup Satu Ini, Akan Kuberikan
InsyaAllah 100 % Kepada Pembangunan Tanah Air  Bangsa dan Negara Ku”.

Dan alangkah eloknya ketika kita yang berkhidmat untuk desa,
membulatkan tekad, memberi support yang tinggi pada upaya Indonesia saat ini
yang sedang melacak para pemimpin baru yang memiliki ideologi, visi, semangat,
keberanian, pengorbanan diri dan tanggung jawab meneruskan pekerjaan membangun
elemen-elemen peradaban tanah air. Dan kita semua harus memeluk teguh
keyakinan, bahwa nantinya kita akan menyapa mereka (para pendiri bangsa) dengan
percaya diri, tanpa tersipu-sipu di alam sana, karena kita mampu membuktikan
diri bahwa kita bukanlah pewaris kerdil dari berbagai warisan besar mereka,
Insya Allah
. (Art).

No More Posts Available.

No more pages to load.