Ada Pungutan Liar Di Sekolah, Laporin Saja Kesini …..

oleh -
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (Ist/net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan meluncurkan situs untuk melaporkan pungutan liar yang
dilakukan oleh pihak sekolah melalui laporpungli.kemdikbud.go.id.

“Situs
ini merupakan saluran untuk menyampaikan laporan mengenai pungutan di
sekolah yang dirasa merugikan siswa atau orang tua siswa,” ujar Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Selasa (28/6/2016).

Dia
menjelaskan pemerintah tidak menutup mata masih adanya praktik
pungutan-pungutan di sekolah yang memberatkan, terutama saat penerimaan
peserta didik baru.

“Kemdikbud menyediakan saluran pelaporan bagi siapa saja yang merasa dirugikan dengan praktik pungutan itu,” kata dia.

Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang memandang siswa sebagai pundi-pundi uang.

Artikel Menarik Lainya!:   Lurah dan Camat, Takut Temui Pemindah Makam-Jenazah Istrinya ke Rumah

“Mereka
adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita
harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai
penghasilan,” kata dia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya
Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar melarang pungutan di sekolah.
Peraturan tersebut antara lain tentang pungutan tidak boleh dilakukan
kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara
ekonomis.  Selain itu, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan
akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta
didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Selain
itu, tidak boleh untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau
lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik
langsung maupun tidak langsung. Mendikbud Anies Baswedan juga mengimbau
kepada pemerintah daerah untuk proaktif mengingatkan kepada tiap sekolah
(satuan pendidikan) agar tidak melegalkan pengenaan pungutan liar.

Artikel Menarik Lainya!:   Kapolri Jendral Tito Karnavian: Aksi Umat Islam 4 November Tidak Perlu Harus ke Istana Negara

“Biaya
pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orang
tua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah,” kata
dia. (Adm)

Sumber : antara

No More Posts Available.

No more pages to load.