2 Penyuap Raperda Reklamasi Wilayah Pesisir Strategis & Pulau-Pulau Kecil di Jakarta Segera Diadili

oleh -

Ket/Net; foto udara, suasana proyek pembangunan reklamasi teluk di jakarta

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan
berkas perkara dua tersangka kasus dugaan terkait suap pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta TA 2015-2035 dan
Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara
Jakarta. Kedua orang tersebut adalah, Presiden Direktur (Presdir) PT
Agung Podomor Land (APL) Ariesman Widjaja beserta kawannya Trinanda
Prihantoro (TPT). Mereka disangka sebagai pihak yang memberi suap kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyt Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad
Sanusi (MSN).

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebutkan
berkas perkara keduanya sudah dilimpahkan ke tahap II yakni tim penuntut
umum KPK.
“Kegiatan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari
tim penyidik KPK kepada tim Penuntut Umum atas tersangka Ariesman dan
Trinanda sudah dilakukan pada Senin (30/5/2016) kemarin,” tutur Yuyuk saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa, (31/5/2016).

Artikel Menarik Lainya!:   Hakim MK Minta Ahok Mempertegas Gugatannya Itu Apa ...

Setelahnya, jaksa penuntut umum akan segera mengevaluasi perkara
tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, perkara
kedua tersangka akan segera disidangkan.
“Maksimal 14 hari ke depan, akan dilimpahkan ke pengadilan,” ungkap wanita yang akrab disapa Yeye itu.

Sementara itu untuk berkas mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi.
Yeye menyebut masih dalam tahap pelengkapan. Karenanya penyidik KPK
terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga
menyimpan informasi penting terkait kasus ini.

Kasus suap yang membayangi pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan
Strategis Pantai Utara Jakarta ini terungkap setelah KPK menangkap
Sanusi, Ariesman Widjaja dan Trinanda dalam sebuah operasi tangkap
tangan di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu
lalu.

Artikel Menarik Lainya!:   Sidang Perdana Ofi Mantan Bupati Ogan Ilir Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Kuasa Hukum Ofi Pertanyakan Surat Penangkapan

Suap yang diberikan pengembang kepada Sanusi, yang kala itu menjabat
sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta diduga untuk memuluskan jalannya
pembahasan Raperda.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ariesman dan Trinanda dijerat
dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau pasal
13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan MSN sebagai penerima
terancam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurud b atau Pasal 11 UU Nomor
31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (Nusantaranews.co/Adm)

No More Posts Available.

No more pages to load.